Reportase Seri Webinar Pendanaan Kesehatan di Indonesia Dulu, Sekarang, dan Masa Depan Sesi 2: Kajian Situasi Mengenai Health Financing Internasional

Narasumber: 

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Kes., Ph.D

Prof. Peter Berman MSc, PhD

Webinar kali ini menghadirkan diskusi mendalam mengenai tantangan ekonomi global pasca COVID-19 dan dampaknya terhadap sistem kesehatan, khususnya di Indonesia. Para narasumber menyoroti bagaimana krisis ekonomi, meningkatnya utang negara, serta perlambatan perdagangan dunia memberi tekanan besar pada upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

Tantangan Global dan Relevansi bagi Indonesia

Prof Peter menekankan bahwa banyak negara, termasuk yang berpendapatan tinggi, masih kesulitan mempertahankan UHC. Indonesia sendiri menghadapi beban besar dengan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ambisius, namun terbentur keterbatasan fiskal dan isu pemerataan layanan.

Pembiayaan BPJS dan Risiko Defisit

Salah satu isu utama adalah tantangan BPJS Kesehatan dalam menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran. Ekspansi layanan tingkat lanjut berpotensi memperbesar defisit, sementara sistem kapitasi yang ada dinilai belum menutup biaya layanan primer secara memadai. Kompleksitas struktur pendanaan kesehatan yang melibatkan berbagai kanal pemerintah juga menjadi perhatian.

Ketimpangan Akses Layanan

Laksono menyoroti kesenjangan antara wilayah Jawa dan luar Jawa dalam akses fasilitas kesehatan. Hal ini menuntut pemerintah untuk memperjelas prioritas kesehatan, meningkatkan investasi infrastruktur kesehatan di daerah terpencil, serta memastikan keberlanjutan pembiayaan layanan di seluruh wilayah.

Peran Sektor Swasta dalam UHC

Profesor Berman menekankan pentingnya menjaga basis pendapatan asuransi publik sambil membuka ruang bagi keterlibatan sektor swasta dalam intervensi berbiaya tinggi. Ia mencontohkan pengalaman negara lain seperti Chile, Eropa Barat, dan Amerika Serikat dalam mengatur kontribusi swasta agar tetap menjaga keadilan dan mencegah kecurangan.

Belajar dari Negara Lain

Diskusi juga membandingkan sistem pembiayaan kesehatan Indonesia dengan Belanda, Jerman, dan Malaysia. Dari perbandingan ini terlihat bahwa belanja kesehatan Indonesia masih relatif rendah. Namun, berbagai negara menunjukkan variasi strategi, mulai dari regulasi harga obat hingga pembatasan manfaat bagi kelompok berpendapatan rendah.

Rekomendasi dan Langkah Lanjutan

Beberapa langkah tindak lanjut yang diusulkan antara lain:

• BPJS Kesehatan: meninjau kembali sistem kapitasi dan mekanisme klaim agar lebih berkelanjutan.
• Pemerintah: menata ulang prioritas kesehatan, menyeimbangkan investasi antara Jawa dan luar Jawa, serta menilai kembali keberlanjutan paket manfaat JKN.
• Kementerian Kesehatan: memperkuat upaya pemerataan akses dan menutup kesenjangan suplai layanan.
• Kolaborasi lintas pihak: mengadakan perencanaan skenario pembiayaan BPJS di masa depan dan melanjutkan seri diskusi untuk merumuskan strategi terbaik.

Penutup

Webinar ini menegaskan bahwa perjalanan Indonesia menuju UHC yang adil dan berkelanjutan masih penuh tantangan, baik dari sisi pendanaan maupun pemerataan layanan. Namun, dengan pembelajaran dari pengalaman internasional serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, terdapat peluang besar untuk memperkuat sistem pembiayaan kesehatan Indonesia ke depan.

Reporter: Sagena (Health Policy and Management, FK KMK UGM)