Yogyakarta – Departemen/Prodi di lingkungan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM kembali menyelenggarakan Webinar Seri Pendanaan Kesehatan di Indonesia, sebuah rangkaian diskusi akademik yang bertujuan memperkuat pemahaman publik, akademisi, dan pemangku kebijakan mengenai dinamika pembiayaan kesehatan nasional. Webinar Seri ke-6 yang diselenggarakan pada Kamis (6/11) ini mengangkat tema “Skenario dan Besaran Dana Kesehatan”, menghadirkan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD sebagai narasumber utama dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Pendahuluan: Urgensi Pembahasan Pendanaan Kesehatan Nasional

Dalam konteks sistem kesehatan nasional, pendanaan merupakan komponen kunci yang menentukan keberlangsungan penyediaan layanan kesehatan yang efektif, merata, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan seri webinar ini merupakan bagian dari upaya FK-KMK UGM untuk mengedukasi serta membangun diskursus akademik mengenai kompleksitas mekanisme pembiayaan kesehatan di Indonesia. Melalui berbagai sesi, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi empiris, tantangan struktural, serta peluang perbaikan kebijakan di masa depan.

Analisis Historis: Perkembangan Industri Rumah Sakit dan Ekosistem Pembiayaan

Dalam pemaparannya, Prof. Laksono menekankan bahwa analisis pendanaan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan industri rumah sakit (RS) sebagai lokomotif sistem kesehatan. RS dinilai memiliki peran strategis dalam menggerakkan sektor-sektor lain seperti farmasi, alat kesehatan, dan layanan penunjang medis.

Beliau menyoroti peningkatan pesat RS swasta dan jejaring rumah sakit (chain hospitals) di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Namun, di tingkat regional Asia Tenggara, Malaysia dan Thailand dinilai lebih agresif dalam pengembangan industri RS, yang dibuktikan dengan keberhasilan mereka menarik pasien dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Selain itu, isu klasik seperti kekurangan dokter dan distribusi tenaga medis yang belum merata menjadi hambatan besar dalam meningkatkan kapasitas sistem kesehatan nasional. Kondisi ini menimbulkan implikasi serius terhadap kemampuan RS dalam menyediakan layanan berkualitas dan berkelanjutan.

Situasi Pendanaan: Kondisi Terkini dan Perbandingan Regional

Prof. Laksono memaparkan dinamika pendanaan kesehatan Indonesia hingga tahun 2023 dengan membandingkannya terhadap negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand.

1. Pendanaan Publik dan Private Health Insurance

   Asuransi kesehatan swasta di Indonesia mengalami stagnasi dan hanya berkontribusi sekitar 4% dari total pendanaan. Sementara itu, negara seperti Thailand menunjukkan pertumbuhan signifikan pada asuransi swasta karena peningkatan permintaan layanan setelah implementasi Universal Health Coverage (UHC). Ketika UHC diterapkan di Thailand, utilisasi layanan meningkat drastis namun kapasitas provider tidak bertambah signifikan. Kondisi ini mendorong masyarakat kelas menengah untuk membeli asuransi kesehatan swasta guna mengakses layanan tanpa antre panjang. Fenomena ini tidak terjadi di Indonesia karena struktur pembiayaan yang berbeda.

2. Krisis Defisit BPJS Kesehatan

   Salah satu isu yang paling disoroti adalah defisit BPJS Kesehatan yang terus berulang. Dana PBI APBN bahkan kerap digunakan untuk menutup defisit segmen PBPU akibat terjadinya adverse selection. Klaim rasio PBPU tercatat sangat tinggi, bahkan mencapai 552% pada tahun 2014, dan meskipun menurun saat pandemi, angka klaim kembali meningkat beberapa tahun setelahnya.

3. Out-of-Pocket (OOP) dan Perlindungan Finansial

   Indonesia masih menghadapi tantangan OOP yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa perlindungan finansial belum optimal, dan masyarakat masih harus mengeluarkan biaya pribadi untuk memperoleh layanan kesehatan yang sesuai kebutuhan. Berbeda dengan Thailand yang memiliki tiga pool pembiayaan UHC dengan cakupan hampir penuh oleh pemerintah.

4. Kapasitas Fiskal dan Alokasi Anggaran

Anggaran preventif dan program layanan primer Kemenkes sering kali tidak terserap secara maksimal. Di sisi lain, RS swasta tipe A dan B dilaporkan mengalami tekanan finansial akibat tarif klaim yang lebih rendah dari biaya operasional, sehingga tarif layanan non-BPJS mengalami peningkatan dan membebani masyarakat.

Skenario Pendanaan Masa Depan: Analisis Strategis

Prof. Laksono memaparkan pendekatan analisis skenario untuk memetakan kemungkinan perkembangan pendanaan kesehatan Indonesia pada masa mendatang. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana variasi kebijakan, kapasitas fiskal, serta dinamika sosial-ekonomi dapat membentuk arah sistem pembiayaan.

Beberapa sumber pendanaan utama yang dianalisis meliputi:

• Pendanaan pemerintah (PBI APBN/APBD)
• Kontribusi peserta PBPU dan PPU
• Filantropi dan CSR
• Private Health Insurance
• Out-of-pocket masyarakat

Dari analisis tersebut, Prof. Laksono menegaskan bahwa Indonesia perlu mengupayakan transisi ke skenario terbaik (Skenario A) dengan memperkuat diversifikasi pendanaan, meningkatkan cakupan efektif UHC, serta mendorong masyarakat mampu untuk memanfaatkan asuransi kesehatan swasta.

Diskusi: Isu Strategis dan Rekomendasi Kebijakan

Sesi diskusi memperlihatkan tingginya antusiasme peserta untuk memahami isu pendanaan kesehatan dari

berbagai perspektif. Beberapa isu strategis yang banyak dibahas antara lain:

1. Perhitungan Total Health Expenditure

Peserta mempertanyakan mengapa proporsi pengeluaran kesehatan Indonesia terhadap GDP tetap rendah, meskipun pengeluaran kesehatan meningkat. Prof. Laksono menjelaskan bahwa kontribusi pendanaan swasta Indonesia tidak berkembang seperti di Thailand, sehingga total pembiayaan tetap stagnan.

2. Efektivitas UHC dan Dampak pada Daerah

Beberapa peserta menyoroti dampak pencapaian UHC 100% terhadap anggaran daerah, khususnya alokasi dana transfer untuk PBI. Prof. Laksono menekankan perlunya reformulasi UHC dengan focus pada effective coverage, bukan hanya pencapaian administratif.

3. Skema Pengampuan RS dan Pembiayaan Layanan Spesialistik

Pertanyaan mengenai pelaksanaan RS pengampuan, KJSU, dan pembiayaan residen disampaikan peserta yang bekerja di daerah. Hambatan pembiayaan disebut menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi program-program tersebut.

4. Pendanaan Alternatif melalui CSR dan Pajak Kesehatan

Peserta juga menyoroti peluang pemanfaatan CSR, filantropi, dan pajak kesehatan sebagai sumber pendanaan tambahan. Namun, Prof. Laksono menilai bahwa kontribusi skema ini belum cukup besar untuk menopang kebutuhan sistem kesehatan secara nasional.

Penutup: Kolaborasi untuk Skenario Terbaik

Webinar Seri ke-6 ini mempertegas pentingnya inovasi kebijakan dan kolaborasi multipihak dalam membangun sistem pendanaan kesehatan yang berkelanjutan. Prof. Laksono menutup sesi dengan menekankan bahwa keberhasilan reformasi pendanaan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada peran pemimpin kesehatan di daerah, RS, akademisi, dan masyarakat. “Pendanaan kesehatan hari ini adalah konsekuensi dari kebijakan masa lalu. Kita tidak boleh pasrah pada skenario terburuk. Dengan kerja bersama, kita dapat mengarahkan sistem kesehatan Indonesia menuju skenario terbaik yang lebih adil dan berkelanjutan,” tegasnya. Webinar ini merupakan bagian dari komitmen FK-KMK UGM dalam memperkuat kapasitas akademik dan kebijakan kesehatan nasional. Seluruh rangkaian materi Webinar Seri Pendanaan Kesehatan akan tersedia pada platform pembelajaran daring guna memperluas manfaat bagi publik dan pemangku kepentingan kesehatan.

Penutup

Webinar ini menegaskan bahwa perjalanan Indonesia menuju UHC yang adil dan berkelanjutan masih penuh tantangan, baik dari sisi pendanaan maupun pemerataan layanan. Namun, dengan pembelajaran dari pengalaman internasional serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, terdapat peluang besar untuk memperkuat sistem pembiayaan kesehatan Indonesia ke depan.

Reporter: Aninditya, Fadliana, Sagena (Department of Health Policy and Management, FK KMK UGM)