Stroke masih menjadi salah satu penyebab utama kematian dan disabilitas jangka panjang di Indonesia. Di sisi lain, pemanfaatan data klinis untuk peningkatan mutu layanan dan penelitian masih menghadapi tantangan karena dokumentasi yang beragam, naratif, dan belum terstruktur. Kondisi tersebut membatasi integrasi serta pemanfaatan rekam medis untuk analitik, penelitian, maupun pengembangan sistem prediktif berbasis kecerdasan artifisial. Standardisasi data klinis menjadi salah satu fondasi penting agar data yang dihasilkan dalam pelayanan sehari-hari dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Foto bersama peserta workshop

Sebagai bagian dari Hibah Dana Masyarakat Pengabdian kepada Masyarakat Skema Hibah Abdimas Terintegrasi FKKMK UGM, tim Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM menyelenggarakan Technical Workshop: Preparing Stroke Data for OMOP CDM pada Kamis, 30 Juli 2026 bertempat di Ruang Selasar Auditorium Kresna, Lantai 5, Rumah Sakit Akademik UGM. Kegiatan bertajuk “Pelatihan Standardisasi Catatan Klinis bagi Tenaga Kesehatan untuk Mendukung Transformasi Digital Layanan Stroke di Rumah Sakit Anggota Academic Health System (AHS) UGM” ini sekaligus menjadi bagian dari aktivitas Digital Twin Stroke Care Network, jejaring kolaborasi antara mitra di United Kingdom, Indonesia, dan Vietnam untuk mendorong pemanfaatan data kesehatan, transformasi digital, dan inovasi berbasis AI dalam peningkatan layanan stroke. Kegiatan ini juga mendukung kolaborasi transnasional UK-Indonesia-Vietnam yang sedang dikembangkan bersama FKKMK UGM dan RSA UGM.

Workshop diikuti oleh sekitar 36 peserta dari berbagai profesi dan institusi yang terlibat dalam pelayanan, pengelolaan data, dan penelitian stroke. Dari RSA UGM, peserta mencakup dokter layanan stroke, perawat unit stroke, ahli gizi, fisioterapis, petugas rekam medis, peneliti dan data manager Clinical Research Unit (CRU), serta tim IT SIMRS. Kegiatan ini juga melibatkan peserta dari Departemen Neurologi FKKMK UGM, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FKKMK UGM, serta STIKES Bethesda Yakkum. Keterlibatan lintas profesi dan institusi ini menjadi penting karena kualitas data klinis tidak hanya ditentukan oleh sistem informasi, tetapi dibangun sejak data dicatat dalam proses pelayanan, dikelola dalam rekam medis, hingga dimanfaatkan kembali untuk evaluasi mutu dan penelitian.

Kegiatan diawali dengan kuliah pembuka “Membangun Ekosistem Data Stroke untuk Mendukung Mutu Layanan Rumah Sakit” oleh dr. M. Lutfan Lazuardi, M.Kes., Ph.D., yang memberikan gambaran strategis mengenai pemanfaatan data kesehatan untuk peningkatan mutu, penelitian, dan inovasi digital. Selanjutnya, Annisa Ristya Rahmanti, S.Gz., Dietisien, MS., Ph.D. selaku ketua pelaksana menyampaikan pengantar mengenai tujuan dan luaran workshop. Kegiatan ini secara khusus melibatkan narasumber dari RSA UGM agar proses standardisasi berangkat dari kebutuhan dan kondisi nyata pelayanan. dr. Farida Niken Astari Nugroho Hati, M.Sc., Sp.N. menyampaikan perspektif klinis mengenai kebutuhan data dan indikator mutu stroke, termasuk NIHSS, mRS, dan luaran pasien; dr. Nimitta Talirasa memaparkan praktik dokumentasi dan tata kelola data stroke; sedangkan Firza Aditya Primandani, S.Kom. membahas sumber data, rekam medis elektronik, serta integrasi sistem informasi pendukung layanan stroke di RSA UGM.

Untuk menghubungkan kebutuhan di tingkat rumah sakit dengan standardisasi data yang memungkinkan kolaborasi lintas institusi dan lintas negara, workshop dilaksanakan dengan dukungan jejaring Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI), termasuk kolaborasi dengan OHDSI Taiwan. Dalam rangkaian kegiatan, apt. Christianus Heru Setiawan, M.Sc. memperkenalkan ekosistem OHDSI dan pemanfaatan OMOP Common Data Model (OMOP CDM) untuk mendukung harmonisasi dan penelitian berbasis data kesehatan. Workshop tidak hanya berupa paparan, tetapi dilanjutkan dengan sesi praktik. dr. Daniel CA Nugroho, MPH memandu Group Exercise: Defining the Minimum Stroke Dataset, di mana peserta bersama-sama mengidentifikasi variabel yang dibutuhkan untuk pelayanan, registri, penelitian, dan pengembangan AI. Selanjutnya, M. Solihuddin Muhtar, MBA memandu sesi Understanding How Stroke Variables Map to OMOP melalui pengenalan domain OMOP dan simulasi pemetaan variabel stroke. Dari proses tersebut, peserta mulai merumuskan komponen minimum stroke dataset yang mencakup data administratif, onset dan alur kegawatan, kondisi klinis dan derajat stroke, pemeriksaan penunjang, terapi, serta luaran pasien. Setiap variabel selanjutnya perlu memiliki definisi operasional, format nilai, sumber data, dan penanggung jawab pengisian agar dataset dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik.

Pada akhir kegiatan, apt. Christianus Heru Setiawan, M.Sc. memandu penyusunan rencana tindak lanjut menuju pengembangan data stroke terstandar dan kesiapan OMOP CDM di RSA UGM. Hasil workshop akan ditindaklanjuti melalui pembentukan tim kecil yang melibatkan unsur klinis, rekam medis, IT, dan tim peneliti untuk memfinalisasi minimum stroke dataset serta mempersiapkan tata kelola kolaborasi, termasuk penyusunan Data Sharing Agreement (DSA) sebagai dasar pemanfaatan data untuk kegiatan pengembangan dan penelitian bersama. Tahapan berikutnya diarahkan pada data profiling, pemetaan terminologi, dan penyusunan rancangan Extract, Transform, Load (ETL) menuju OMOP CDM. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan RSA UGM untuk berpartisipasi dalam penelitian kolaboratif berbasis data, dengan tetap menempatkan rumah sakit sebagai pemilik data dan proses.

Penyampaian materi workshop

Sesi Diskusi bersama fasilitator 1

Sesi Diskusi bersama fasilitator 2

Sebagai bagian dari keberlanjutan program, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan pada September–Oktober 2026 melalui pengembangan video pembelajaran Massive Open Online Course (MOOC) mengenai standardisasi data kesehatan dan OMOP CDM. Materi ini diharapkan dapat memperluas manfaat kegiatan kepada tenaga kesehatan dan pengelola data lainnya di lingkungan AHS UGM. Melalui sinergi antara program Damas Abdimas FKKMK UGM, RSA UGM, jejaring OHDSI, serta DT Stroke Care Network UK–Indonesia–Vietnam, workshop ini menjadi langkah awal dari proses pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas SDM, tata kelola, dan kesiapan data menuju ekosistem data stroke yang lebih terstandar dan interoperabel serta mendukung peningkatan mutu layanan dan penelitian kolaboratif lintas institusi dan negara.

Senin, 27 Juli 2026.

Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Workshop Penguatan Fitur AI dan Simulasi Interoperabilitas Personal Health Records (NusaCare) dengan Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan pada hari Senin, 27 Juli 2026 di Ruang HPM, Gedung IKM, FKKMK UGM. Workshop ini membahas terkait integrasi data kesehatan melalui NusaCare dan pengembangan fitur AI untuk mendukung prediksi risiko diabetes melitus. Workshop dihadiri tim peneliti, programmer, tim Research and Development Digital Health Innovation Studio, dan asisten peneliti dengan total keseluruhan yang hadir 11 orang.

Pembahasan pertama terkait “Diskusi Bisnis Proses Pertukaran Data” dibuka oleh Hanifah Wulandari, S.Gz., MPH. Pada sesi ini membahas terkait alur pertukaran data yang dibutuhkan dalam integrasi aplikasi NusaCare dengan sistem layanan kesehatan berbasis komunitas dan primer. Pembahasan ini menjadi bagian penting supaya data kesehatan dapat dapat dipertukarkan dan digunakan secara aman dan konsisten antara berbagai sistem.

Sesi selanjutnya diisi dengan materi “Simulasi Pertukaran Data” yang disampaikan oleh Hendri Kurniawan Prakosa, S.Kom., M.Cs. Pada sesi ini dilakukan pengujian melalui simulasi integrasi antara PHR NusaCare, sistem Posbindu, dan Sistem Informasi Puskesmas. Simulasi ini berisi pengujian alur pertukaran data, validasi struktur dan isi data, serta evaluasi fungsionalitas sistem dalam skenario pelayanan kesehatan dari komunitas sampai rujukan.

Materi terakhir diisi dengan “Mapping Variabel AI untuk Prediksi Diabetes Melitus” yang disampaikan oleh Annisa Ristya Rahmanti, MS, Ph.D, Dietisien dan Sensa Gudya Sauma Syahra, S.Kom., M.Cs. Pada sesi ini membahas terkait pemetaan variabel yang relevan dalam aplikasi dengan public dataset, termasuk data The Indonesia Family Life Survey (IFLS) sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk kebutuhan training model. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengembangan model stratifikasi risiko diabetes melitus.

Workshop ini kemudian ditutup dengan diskusi secara keseluruhan. Workshop menjadi bagian dari proses pengembangan dan pengujian aplikasi NusaCare untuk mendukung pemanfaatan data kesehatan yang lebih terintegrasi. Agenda lanjutan dari workshop ini adalah pengenalan aplikasi NusaCare pada pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan primer dan berbasis komunitas.

 

Reportase: Aisya Fa’iq Nariswari Putri, S.Gz., Dietisien

Beijing, China – Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (KMK), Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada, mengirimkan dosen muda sebagai delegasi mewakili Indonesia dalam Capacity Building Programme on Cross-Cultural Global Health Diplomacy yang diselenggarakan oleh School of Public Health dan Institute for Global Health, Peking University, Beijing, China, pada 13–17 Juli 2026. Delegasi tersebut diwakili oleh Hanifah Wulandari, S.Gz., MPH. Program ini mempertemukan sekitar 60 peserta dari Tiongkok, negara-negara ASEAN termasuk Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Kamboja, Filipina, serta Afrika untuk memperkuat kapasitas tenaga profesional dalam bidang diplomasi kesehatan global melalui pembelajaran lintas disiplin, pertukaran pengalaman, dan jejaring internasional.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi di bidang global health governance dan health diplomacy, dengan menekankan kemampuan peserta dalam menghadapi tantangan kesehatan global melalui kerja sama internasional. Kurikulum mengkombinasikan kuliah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, simulasi negosiasi, serta kunjungan lapangan ke institusi yang berperan dalam diplomasi kesehatan global. Topik utama yang dibahas meliputi:

  • Konsep dan kerangka global health diplomacy;
  • Keterampilan negosiasi dalam diplomasi kesehatan;
  • Komunikasi dan kolaborasi lintas budaya;
  • Geopolitik dan diplomasi kesehatan;
  • Masa depan diplomasi kesehatan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan geopolitik global.

Selama lima hari pelaksanaan, peserta memperoleh materi dari akademisi, diplomat kesehatan, dan praktisi internasional yang memiliki pengalaman luas di WHO, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kementerian kesehatan, hingga lembaga filantropi global. Sesi pembukaan diawali dengan kuliah “Introduction to Global Health Diplomacy” oleh Prof. Ren Minghui, Dekan Institute for Global Health, Peking University dan mantan Assistant Director-General WHO, yang membahas perkembangan diplomasi kesehatan sebagai instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan global. Selanjutnya, Prof. Bernhard Schwartländer, mantan Global Health Envoy Pemerintah Jerman dan mantan Assistant Director-General WHO, menyampaikan kuliah mengenai tantangan pencapaian target kesehatan global di tengah dinamika politik internasional.

Pada hari kedua, peserta mendalami International Health Regulations (IHR) Amendments dan Pandemic Accord bersama Dr. Hui Yin, dilanjutkan dengan pelatihan Health Diplomacy Negotiation Skills oleh Dr. Xiaojun Liang dari China Foreign Affairs University yang memperkenalkan strategi negosiasi dalam forum internasional.

Hari ketiga berfokus pada komunikasi lintas budaya melalui materi Cross-Cultural Collaboration for Promoting New Technologies in Primary Healthcare in China and Pakistan yang disampaikan oleh Prof. Xiaolin Wei, serta diskusi mengenai China–Africa Health Cooperation oleh Dr. Yinzi Jin, yang menyoroti implementasi kerja sama kesehatan internasional dalam penguatan sistem kesehatan.

Materi hari keempat membahas Geopolitics in Global Health bersama Prof. Suerie Moon, yang mengulas bagaimana perubahan geopolitik mempengaruhi tata kelola kesehatan global dan diplomasi multilateral. Sementara itu, hari terakhir ditutup dengan dialog mengenai masa depan diplomasi kesehatan, termasuk isu transformasi geopolitik, perkembangan teknologi kesehatan, dan peluang kolaborasi internasional.

Selain memperoleh pembelajaran akademik, program ini membuka kesempatan untuk membangun jejaring profesional dengan peserta dan narasumber dari berbagai negara. Diskusi kelompok yang dilakukan setiap hari memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi praktik baik mengenai penguatan sistem kesehatan, pembiayaan kesehatan, kesehatan digital, implementasi universal health coverage, serta pengembangan kebijakan kesehatan di negara masing-masing. Jejaring yang terbentuk diharapkan menjadi fondasi kolaborasi pendidikan, penelitian, maupun pengembangan kapasitas di bidang kesehatan global pada masa mendatang.

Kunjungan ke United Nations Resident Coordinator Office dan Gates Foundation China

Salah satu kegiatan utama program adalah kunjungan ke United Nations Resident Coordinator Office, China, yang dilaksanakan pada 16 Juli 2026 di UN Compound, Beijing. Kegiatan diawali dengan sambutan Prof. Ren Minghui, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari tiga organisasi PBB yang memiliki mandat berbeda dalam pembangunan kesehatan global.

Narasumber pertama, Ms. Nadia Rasheed, UNFPA Representative to China, menjelaskan peran UNFPA dalam isu kependudukan, transisi demografi, penuaan penduduk, perlindungan sosial, serta pembangunan generasi muda. Selanjutnya, Ms. Qiao Jianrong, Coordinator, WHO China Office, memaparkan kontribusi WHO dalam mendukung inisiatif kesehatan nasional dan tata kelola kesehatan global, termasuk koordinasi berbagai agenda kesehatan internasional. Sesi berikutnya disampaikan oleh Mr. Ali Shirazi, Chief of Health, UNICEF China, yang membahas perlindungan anak, kesehatan ibu dan anak, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam mendukung kesehatan anak dan pelayanan kesehatan.

Kegiatan ditutup dengan sesi panel interaktif bertajuk “International Organizations and Global Health in the Context of UN80”, dimoderatori oleh Dr. Yangmu Huang, yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi secara langsung mengenai peran organisasi internasional dalam menghadapi tantangan kesehatan global di masa depan.

Dalam hari yang sama, peserta melanjutkan kunjungan ke Gates Foundation China Office sebagai bagian dari pembelajaran lapangan mengenai peran organisasi filantropi dalam pembangunan kesehatan global. Kegiatan ini dimoderatori oleh Dr. Yangmu Huang dari Peking University.

Keikutsertaan delegasi dalam program ini memperkuat kontribusi Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan global. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai diplomasi kesehatan, tata kelola kesehatan global, serta jejaring dengan akademisi dan praktisi internasional, diharapkan pengalaman ini dapat mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan kolaborasi internasional di lingkungan FK-KMK UGM, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam forum kesehatan global.

Hospital Visit & Knowledge Sharing

Digital Health, AI Services, & Wellness Innovation

Bangkok Hospital Hat Yai (BHH) • Summary Report

Rangkaian Aktivitas (Agenda)

09:15 – 09:30

Registration & Opening Remarks

Sesi penyambutan oleh tim Customer Relation & Management BHH.

09:30 – 10:15

Hospital Presentation

Pemaparan strategi transformasi digital, layanan berbasis AI, dan inovasi wellness.

10:15 – 10:45

Discussion & Q&A

Diskusi interaktif bersama jajaran Hospital Management terkait kebijakan dan pasar internasional.

10:45 – 11:45

Hospital Tour

Eksplorasi langsung sistem EMR, layanan digital operasional, dan unit klinis kunci.

11:45 – 12:00

Closing Session & Documentation

Sesi penutupan resmi, penyerahan kenang-kenangan, dan foto bersama.

🏢

Hospital Representatives

  • Dr. Sunsern Limsoontarakul Assistant Hospital Director
  • Tony Head of Customer Relations
  • Fahad International Marketing Officer
  • Sani Customer Relation
💡

Key Opening Points

“Menekankan pentingnya urgensi penerapan AI dan Digitalisasi dalam mempercepat pertukaran informasi, membuka ruang diskusi yang bermakna, serta menghadirkan nilai (greater value) yang jauh lebih besar bagi keselamatan dan keuntungan pasien.”

— Dr. Sunsern Limsoontarakul

Digital Health Transformation Strategies

Framework Transformasi Digital BHH

Berfokus pada 6 pilar utama: People, Customer, Strategy, Culture, Digital Technology, & Organization. Mengubah data menjadi keputusan operasional untuk pelayanan yang lebih baik (From data to decision to better care).
2023 Digitization
2024 – 2025 Digitalization
🧪

Sandbox Lab & Care+

Membantu memahami tren perawatan pasien secara real-time. Memecahkan masalah siloed care melalui integrasi data HIS dan checklist screening otomatis.
📈

Risk Assessment & Analytics

Sistem skrining risiko penyakit (Kardiovaskular, NCD, Osteo, Menopause, Geriatri, Vaksinasi). Menggunakan dashboard interaktif via Looker Studio & Power BI.
📱

myB+ Application Journey

One digital journey: Mulai dari pendaftaran cerdas (Face Recognition & ID scan), AI Screening gejala, automasi asuransi, telekonsultasi, hingga smart payment via Kiosk.

Dampak Nyata yang Dihasilkan (Benefits):

✓ Improved Outcomes Hasil klinis pasien yang jauh lebih baik dan terukur.
✓ Increased Efficiency Optimalisasi durasi pelayanan di ER, OPD, dan Checkup.
✓ Data Quality Kualitas dan interoperabilitas data medis yang akurat.
✓ Connected Care Akses layanan berkesinambungan, transparan, dan personal.

Discussion & Q&A Summary

📊

BHH HealthExpo & Hospital Capacity Data

600 Total Patients Managed
45 Active Inpatients
5 International Languages Spoken
Q1
dr. Haryo Bismantara, MPH

Is there any strategy for gaining the international patients market, and is there any policy supporting this digital health innovation?

A1

To attract the international patients market, the hospital has established an International Medical Consultant Team dedicated to looking after international patients. The team is multilingual, with members able to speak Arabic, Indonesian, Thai, Chinese, and Malay. This is a strategic choice shaped by Hat Yai’s location near Malaysia and Indonesia.

Each international medical consultant is a licensed medical doctor, which makes it easier to understand a patient’s medical history and advise them on the specialties or services they need, functioning much like a care coordinator. This approach makes the overall patient experience more personalized and valuable.

On the marketing side, the hospital also works with influencers to help attract and expand this international market segment.

Q2
dr. Purwa, M.HPM

Is this innovation limited to Bangkok Hospital Hat Yai, and how much does it cost?

A2

This innovation is not limited to Bangkok Hospital Hat Yai, but also covers the wider hospital group. The only operational constraint lies within MBS Digital itself.

As for cost, the main overhead expense is heavily structural rather than system-licensed, specifically allocated to the team’s salary which directly covers a core operational team of 3 IT staff and 1 data/system analyst.

Hospital Tour Highlights

Eksplorasi langsung implementasi teknologi pada unit-unit klinis strategis di Bangkok Hospital Hat Yai:

Core System

EMR Systems Integration

Ditinjau langsung di area pelayanan untuk melihat bagaimana rekam medis elektronik terintegrasi secara real-time dari HIS ke dashboard klinisi.

Frontline

Digital Services & Kiosk

Eksplorasi alur pendaftaran mandiri menggunakan Smart Registration (Face Recognition) dan loket pembayaran elektronik (Smart Payment Kiosk).

Clinical Units

Key Clinical Units

Kunjungan ke unit gawat darurat (ER) dan poliklinik (OPD) untuk melihat penerapan sistem AI pendukung keputusan klinis dan manajemen antrean cerdas.

Keynote virtual session (Online) Human Resources for Health: Addressing Global Shortages and Retention

Speaker: Dr. Viroj Tangcharoensathien

Affiliation: International Health Policy Program (IHPP), Thailand

Time: 09.00 AM

Dr. Viroj Tangcharoensathien delivered the opening keynote presentation, focusing on the global challenges and future directions of the health workforce. The presentation was organized into six key topics, beginning with an overview of the current human resources for health (HRH) crisis and its implications for health systems worldwide.

The speaker emphasized that HRH forms the foundation of effective health service delivery, Universal Health Coverage (UHC), quality of care, health equity, and resilient health systems. However, many countries continue to experience critical workforce shortages driven by insufficient training capacity, inadequate financing, poor working environments, occupational burnout and mental health issues, an aging workforce, and the long-term effects of the COVID-19 pandemic.

Dr. Viroj also discussed the growing issue of international migration of health professionals, highlighting the challenges of “brain drain” experienced by many low- and middle-income countries. These workforce shortages significantly affect access to healthcare, service quality, health outcomes, and the resilience of health systems during emergencies.

The presentation introduced the WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel as an important framework for promoting ethical international recruitment and encouraging shared responsibility among countries in managing the global health workforce.

To address workforce shortages, Dr. Viroj presented evidence-based retention strategies that include financial incentives, professional development opportunities, educational support, and improvements to the working environment. He also highlighted the growing role of digital health technologies and task shifting in optimizing workforce capacity and improving service delivery.

The speaker further outlined a long-term health workforce planning framework that supports sustainable HRH development. Using Thailand as a case study, he described several successful national strategies, including rural recruitment schemes, hardship allowances for remote areas, community-based medical schools, mandatory rural service for newly graduated health professionals, career pathway reforms, and the establishment of a nationwide health volunteer network.

In closing, Dr. Viroj emphasized that strengthening the health workforce requires coordinated actions at national, international, and health system levels. He concluded that investing in human resources for health is a shared responsibility among governments, educational institutions, healthcare organizations, international partners, and society to ensure resilient, equitable, and sustainable health systems.

Plenary session 2: The Role of Social Determinants in Health Equity and Policy Responses Health Systems Responses to Social Determinants of Health in Southeast Asia

Prof Tippawan

Prof. Tipawan opened by explaining that disease and health outcomes stem from social, commercial, and even political factors. She then presented the SDoH (Social Determinants of Health) framework, in which individual health sits at the center, surrounded and shaped by five factors: economic stability, social and community context, neighborhood and built environment, healthcare access and quality, and education access and quality. Building on this, she highlighted the framework’s close link to Commercial Determinants of Health (CDoH), including marketing and advertising, unhealthy products, and pricing strategies, and noted that these determinants are further shaped by demographic shifts such as an aging population and migration, as well as behavioral factors like tobacco use, unhealthy diet, and other lifestyle habits.

Drawing on her own publication on modeling population dynamics, health systems, and unmet needs against the health burden in ASEAN and the WHO SEARO region, she highlighted a key finding: migration affects SDoH. This finding led into the next part of the talk, which examined how health systems respond under pressure.

Image 1. anatomy of a shock in health system

The discussion then turned to shock responsiveness and its dual mandate: surging capacity to respond to a shock while maintaining essential services. Illustrating this, the anatomy of a shock in the health system (see Image 1) shows that shocks are shaped by factors on both the supply side and the demand side, a framework that underscores the resilience of the health system.

From there, several WHO and [Author] et al. frameworks on healthcare responsiveness were discussed, emphasizing that health system responsiveness itself is an interconnected ecosystem requiring attention to context, accountability, and rights.

Interesting quote: “Everything in public policy is health policy.”

Following this idea, the session closed with a framework for HSR (Health System Responsiveness) and SDOH built on three pillars: patient level, practice, and system. To put the framework into practice, a decision matrix can be used to identify vulnerability, assess urgency and prioritize, adapt and work around constraints, and allocate resources.

Image 2. Dengue case determinants of health

Image 3. Dengue case health system response

To bring these frameworks to life, a dengue case scenario illustrated multiple determinants of health in practice (see Image 2), summarizing the determinants and their corresponding health responses. The session concluded with a framework of three response levels (see Image 3): clinical, public health, and policy.

Plenary session 2: The Role of Social Determinants in Health Equity and Policy Responses From Health to Social Policy: Building Equity Across Sectors

Plenary session 2: The Role of Social Determinants in Health Equity and Policy Responses

Q&A

Q&A session skipped; proceeded directly to the break

Break

Plenary session 3: Health Policy Implementation: Success Stories and Lessons Learned Implementing Primary Care Networks for Better Access: Lessons from Thailand

Judul Sesi/Materi

“Implementing Primary Care Networks for Better Access: Lessons from Thailand”

Prof. Supasit Pannarunothai

Informasi Narasumber

Nama:
Prof. Supasit Pannarunothai

Institusi/Negara:
Centre for Health Equity Monitoring Foundation, Thailand

Ringkasan Materi

Materi ini membahas konsep dan implementasi Primary Care Networks (PCN) dengan fokus pada pengalaman sistem pelayanan kesehatan primer di Thailand. Primary care network tidak hanya terdiri atas dokter keluarga atau general practitioner, tetapi melibatkan berbagai profesi kesehatan dan tenaga pendukung di masyarakat, seperti apoteker, dokter gigi, dan pekerja sosial. Keberadaan jaringan ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang berpusat pada individu, mudah diakses, terkoordinasi, berbasis masyarakat, serta memiliki kesinambungan pelayanan (continuity of care).

Narasumber menekankan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengembangan primary care network adalah kompleksitas jaringan yang terdiri atas berbagai profesi dan organisasi dengan karakteristik yang beragam. Meskipun aspek tata kelola dapat berjalan dengan baik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesinambungan pelayanan masih menjadi salah satu aspek terlemah dalam sistem pelayanan primer. Kondisi serupa ditemukan di Thailand, terutama setelah desentralisasi Primary Care Units (PCUs) kepada pemerintah daerah dan penerapan kebijakan free access yang memungkinkan masyarakat melewati layanan primer dan langsung mengakses rumah sakit. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat integrasi, koordinasi, dan kesinambungan pelayanan dalam jaringan pelayanan kesehatan primer.

Ke depan, pengembangan primary care network membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan pelayanan pada berbagai tingkatan, mulai dari interaksi tenaga kesehatan dengan pasien, jaringan pelayanan di tingkat komunitas, rumah sakit, hingga sistem kesehatan nasional. Selain itu, diperlukan mekanisme pembiayaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi yang jelas untuk mendukung penerapan integrated care dan value-based healthcare. Pengembangan jaringan pelayanan primer juga perlu mempertimbangkan perubahan ekosistem pelayanan kesehatan, termasuk perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan.

Poin Penting dari Materi

  1. Primary Care Network Melibatkan Berbagai Profesi dan Sektor
    Primary care network tidak hanya terdiri atas dokter keluarga atau dokter umum, tetapi juga melibatkan apoteker, dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya, serta pekerja sosial. Keragaman tersebut memungkinkan pelayanan kesehatan diberikan secara lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan individu maupun masyarakat.

  2. Continuity of Care sebagai Komponen Penting Pelayanan Primer
    Kesinambungan pelayanan merupakan salah satu karakteristik utama pelayanan kesehatan primer yang mencakup relational continuity, management continuity, dan informational continuity. Meskipun sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa aspek ini masih menjadi salah satu kelemahan utama dalam primary care network.
  3. Kompleksitas dalam Evaluasi Primary Care Network
    Primary care network memiliki karakteristik yang heterogen karena melibatkan berbagai profesi, organisasi, dan dimensi pelayanan. Oleh karena itu, evaluasi jaringan pelayanan primer tidak cukup hanya melihat tata kelola, tetapi juga perlu menilai akses, koordinasi, integrasi, dan kesinambungan pelayanan untuk mengetahui apakah seluruh komponen jaringan dapat bekerja secara harmonis.
  4. Pentingnya Integrated Care dan Value-Based Healthcare
    Integrated care menjadi mekanisme penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang memberikan nilai bagi pasien dan masyarakat. Integrasi perlu dilakukan pada berbagai tingkatan, mulai dari pelayanan langsung kepada pasien, jaringan di tingkat komunitas, hubungan antara pelayanan primer dan rumah sakit, hingga sistem kesehatan nasional. Namun, penerapan value-based healthcare membutuhkan indikator dan sistem pengukuran yang jelas agar tidak hanya menjadi sebuah konsep tanpa implementasi yang terukur.
  5. Pembelajaran dari Jaringan Pelayanan Primer selama Pandemi COVID-19
    Selama pandemi COVID-19, jaringan pelayanan primer dan pemanfaatan telemedicine berperan penting dalam mendukung perawatan pasien melalui isolasi di rumah dan komunitas serta mencegah beban berlebihan pada sistem kesehatan. Namun, jaringan informal yang terbentuk selama pandemi tidak dapat dipertahankan dan dikembangkan secara berkelanjutan setelah pandemi berakhir.
  6. Dampak Desentralisasi terhadap Pelayanan Primer di Thailand
    Desentralisasi Primary Care Units (PCUs) dari Kementerian Kesehatan kepada pemerintah daerah memberikan tantangan terhadap keberlanjutan pelayanan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya kecenderungan penurunan intensitas pelayanan dan rendahnya penilaian terhadap kesinambungan pelayanan setelah proses desentralisasi. Temuan ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap koordinasi dan pengelolaan jaringan pelayanan primer dalam sistem yang terdesentralisasi.
  7. Tantangan Kebijakan Free Access terhadap Fungsi Gatekeeping
    Kebijakan yang memungkinkan masyarakat mengakses fasilitas kesehatan secara bebas dapat melemahkan fungsi pelayanan primer sebagai gatekeeper. Penelitian di Thailand menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mendorong sebagian pasien Diabetes Melitus untuk melewati pelayanan primer dan langsung mengakses rumah sakit regional. Kondisi ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kemudahan akses dan keberlangsungan fungsi koordinasi dalam sistem pelayanan kesehatan.
  8. Tantangan Masa Depan Primary Care Network
    Pengembangan primary care network perlu mempertimbangkan keseimbangan antara sistem yang seragam dan keberagaman model jaringan pelayanan. Selain itu, diperlukan penguatan dalam aspek pembiayaan, monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja agar jaringan pelayanan primer dapat beradaptasi dengan perkembangan sistem kesehatan, termasuk transformasi digital dan kecerdasan buatan.

Pembelajaran Utama / Key Takeaways

Sesi ini menekankan bahwa kekuatan primary care network tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan, tetapi oleh kemampuan berbagai profesi, organisasi, dan tingkatan pelayanan untuk bekerja secara terintegrasi dan berkesinambungan. Continuity of care menjadi salah satu elemen penting yang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam sistem kesehatan yang mengalami desentralisasi dan perubahan kebijakan akses pelayanan. Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa pembentukan jaringan pelayanan saja belum cukup tanpa adanya koordinasi, sistem pembiayaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi yang jelas. Oleh karena itu, pengembangan primary care network ke depan perlu diarahkan pada sistem pelayanan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan mampu menjaga kesinambungan pelayanan di tengah perubahan kebijakan, perkembangan teknologi digital, dan kecerdasan buatan.


 

Plenary session 3: Health Policy Implementation: Success Stories and Lessons Learned Digital Transformation in Public Primary Care: Lessons from Malaysia

Reportase Narasumber

The 20th Postgraduate Forum of Health Systems and Policies – International Hybrid Conference

Judul Sesi/Materi

Digital Transformation of Public Primary : Lesson from Malaysia Care and Health Information Systems in Malaysia

Informasi Narasumber

Prof. Mohd Rizal Abdul Manaf

Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia

Institusi/Negara:
Malaysia

Bidang/Keahlian (jika ada):
Digital Health, Health Information Systems, Primary Health Care, Health System Transformation

Ringkasan Materi

Narasumber memaparkan perjalanan transformasi digital sistem kesehatan Malaysia yang berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care/PHC) melalui integrasi sistem informasi kesehatan nasional. Transformasi ini merupakan bagian dari reformasi sistem kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, kontinuitas pelayanan, interoperabilitas data, serta pelayanan yang berpusat pada pasien.

Perjalanan digitalisasi kesehatan di Malaysia dimulai sejak akhir tahun 1990-an melalui pengembangan sistem komputerisasi sederhana di fasilitas kesehatan. Sistem-sistem awal sebagian besar hanya mencatat data dasar pasien, seperti identitas, alamat, dan keluhan utama. Seiring berkembangnya berbagai aplikasi dan sistem informasi, muncul tantangan berupa fragmentasi data, rendahnya interoperabilitas, dan sulitnya pertukaran informasi antar fasilitas kesehatan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Malaysia menetapkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas nasional melalui Health White Paper 2023. Dokumen kebijakan ini menjadi peta jalan reformasi sistem kesehatan yang menekankan pergeseran pelayanan dari kuratif menuju promotif dan preventif, peningkatan pemerataan layanan kesehatan, penguatan tata kelola, serta percepatan transformasi digital melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi.

Sebagai implementasinya, Malaysia mengembangkan Primary Care Health Clinical Information System (TPC-OHCIS) sebagai sistem informasi klinis terpadu di pelayanan kesehatan primer. Sistem ini dikembangkan bersama MIMOS untuk menggantikan berbagai sistem lama (legacy systems) dan memungkinkan pencatatan klinis yang lebih terstandarisasi, berpusat pada pasien, memiliki kemampuan bekerja secara offline, serta terintegrasi dengan fasilitas kesehatan lainnya.

Transformasi tersebut dilanjutkan melalui pengembangan Cloud-based Clinical Case Management System (CCMS)yang direncanakan diimplementasikan pada periode 2026–2028. Sistem ini mengusung konsep “One Citizen, One Patient, One Health Record”, yaitu setiap warga negara memiliki satu rekam medis elektronik yang dapat digunakan sepanjang hidupnya. Dengan konsep ini, pasien diharapkan dapat memperoleh pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan tanpa perlu membawa dokumen medis karena seluruh riwayat pelayanan, obat, pemeriksaan laboratorium, dan tindakan medis telah tersimpan dalam satu sistem nasional.

Dalam jangka panjang, Malaysia juga menargetkan pembangunan Electronic Lifetime Health Record (eLHR) yang akan mengintegrasikan seluruh riwayat kesehatan masyarakat sejak lahir hingga akhir hayat (womb-to-tomb record). Sistem tersebut akan mencakup pelayanan kesehatan primer, rumah sakit, kesehatan gigi, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, penyakit kronis, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.

Narasumber juga menjelaskan keberhasilan implementasi aplikasi MySejahtera selama pandemi COVID-19 sebagai salah satu contoh transformasi digital yang berhasil diadopsi secara luas. Sekitar 85% masyarakat Malaysiamenggunakan aplikasi tersebut dalam waktu enam bulan. Awalnya aplikasi digunakan untuk pelacakan kontak dan sertifikat vaksinasi, kemudian dikembangkan menjadi platform layanan kesehatan digital yang menyediakan informasi kesehatan, pemesanan layanan rawat jalan, pemantauan penyakit, serta notifikasi risiko penyakit berbasis Geographic Information System (GIS).

Meski demikian, narasumber menegaskan bahwa tantangan terbesar bukan terletak pada teknologi, melainkan pada perubahan organisasi dan perilaku pengguna. Beliau menyampaikan bahwa keberhasilan transformasi digital hanya sekitar 10% ditentukan oleh teknologi, sedangkan 90% bergantung pada manusia (people), kesiapan organisasi, pelatihan tenaga kesehatan, edukasi masyarakat, serta manajemen perubahan (change management).

Poin Penting dari Materi

  • Transformasi dari Legacy System Menuju Sistem Terintegrasi
    Malaysia secara bertahap menggantikan berbagai legacy system yang terpisah menjadi satu sistem informasi kesehatan nasional yang mampu menghubungkan pelayanan kesehatan primer, rumah sakit, serta sektor kesehatan publik dan swasta.
  • One Citizen, One Patient, One Health Record
    Konsep utama transformasi digital Malaysia adalah setiap warga negara memiliki satu rekam medis elektronik yang dapat diakses secara aman oleh seluruh fasilitas kesehatan sehingga meningkatkan kontinuitas pelayanan dan mengurangi duplikasi pemeriksaan maupun pengobatan.
  • Health White Paper 2023 sebagai Roadmap Reformasi

    Health White Paper 2023 menjadi dasar kebijakan transformasi sistem kesehatan Malaysia dengan fokus pada:

    • Transformasi pelayanan dari kuratif menuju promotif dan preventif.
    • Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
    • Peningkatan pemerataan akses dan pembiayaan kesehatan.
    • Penguatan tata kelola sistem kesehatan.
    • Peningkatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta.
  • Pengembangan CCMS dan Electronic Lifetime Health Record
    Malaysia mengembangkan Cloud-based Clinical Case Management System (CCMS) sebagai fondasi menuju Electronic Lifetime Health Record (eLHR) yang akan menyimpan seluruh riwayat kesehatan masyarakat sejak lahir hingga akhir hayat.
  • Pemanfaatan MySejahtera

    Keberhasilan MySejahtera menunjukkan bahwa platform digital dapat mendukung pelayanan kesehatan secara luas melalui:

    • Sertifikat vaksinasi.
    • Disease surveillance.
    • GIS-based disease notification.
    • Appointment booking.
    • Akses informasi kesehatan masyarakat.
  • Interoperabilitas antara Sektor Publik dan Swasta
    Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pertukaran data antara fasilitas kesehatan publik dan swasta. Oleh karena itu, pembangunan standar interoperabilitas menjadi prioritas agar data pasien dapat digunakan secara berkesinambungan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
  • Transformasi Digital Berorientasi pada Manusia
    Narasumber menekankan bahwa teknologi hanyalah alat. Faktor penentu keberhasilan transformasi adalah kepemimpinan, kesiapan tenaga kesehatan, pelatihan, edukasi pasien, perubahan budaya organisasi, serta penerimaan pengguna terhadap sistem baru.
  • Implementasi Dilakukan Secara Bertahap
    Malaysia memilih pendekatan bertahap melalui proyek percontohan, integrasi sistem yang sudah ada, evaluasi berkelanjutan, dan perluasan implementasi secara nasional untuk meminimalkan risiko kegagalan.

Pembelajaran Utama / Key Takeaways

Transformasi digital sistem kesehatan tidak hanya bertujuan menggantikan sistem informasi lama dengan teknologi yang lebih modern, tetapi membangun ekosistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi, interoperabel, dan berpusat pada pasien. Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada perubahan organisasi, kesiapan sumber daya manusia, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Melalui konsep “One Citizen, One Patient, One Health Record”, Malaysia berupaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih berkesinambungan, efisien, dan berkualitas untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pemaparan mengenai transformasi digital sistem kesehatan Malaysia yang menyoroti pengembangan Cloud-based Clinical Case Management System (CCMS), interoperabilitas data kesehatan, serta konsep “One Citizen, One Patient, One Health Record” pada The 20th Postgraduate Forum of Health Systems and Policies – International Hybrid Conference.

Reporter:
Ika Agustin


 

Plenary session 3: Health Policy Implementation: Success Stories and Lessons Learned Interoperable Health Information Systems to Support Continuum of Care in Primary Health Centers: Lessons from Indonesia

Q&A

Pertanyaan: “Bagaimana saran Anda agar kita dapat memfasilitasi repositori data di tingkat negara bagian (state levels) dan juga melibatkan pihak akademisi, sehingga kita dapat membuat data yang konsisten untuk penelitian?” 

Jawaban Panelis

1. Integrasi Sistem dan Repositori Data

Untuk memfasilitasi terbentuknya repositori data nasional, pendekatan yang disarankan bukanlah mengganti seluruh sistem yang sudah ada, melainkan mengintegrasikan berbagai sistem informasi kesehatan yang telah digunakan. Hal ini penting karena banyak rumah sakit telah menggunakan sistem dari vendor yang sama selama 10–20 tahun sehingga penggantian sistem secara menyeluruh tidak realistis.

Sebagai solusi, diperlukan sebuah repositori pusat atau middleware/interoperability platform yang berfungsi sebagai penghubung antar sistem sehingga seluruh aplikasi dapat “talk to each other” dan bertukar data secara aman. Dengan demikian, setiap institusi tetap dapat menggunakan sistem yang dimilikinya, namun data tetap dapat dibagikan dan dimanfaatkan secara terpadu.

Contoh di Malaysia, rumah sakit pemerintah masih menggunakan sekitar 6–8 sistem informasi yang berbeda, dan hingga saat ini sebagian besar sistem tersebut belum dapat saling berkomunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan pada jumlah sistem, melainkan pada kurangnya interoperabilitas antar aplikasi.

2. Tata Kelola dan Privasi Data Pasien

Keberhasilan integrasi sistem tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga memerlukan kebijakan (policy) dan tata kelola data yang kuat. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang mewajibkan institusi kesehatan menjaga kualitas data, menerapkan standar interoperabilitas, serta mendukung mekanisme berbagi data secara aman.

Dalam konteks privasi, pembagian data termasuk melalui layanan cloud harus tetap melindungi kerahasiaan pasien. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah anonimisasi atau de-identifikasi data, yaitu mengganti identitas spesifik pasien dengan nomor atau kode unik sehingga data tetap dapat digunakan untuk integrasi maupun penelitian tanpa mengungkap identitas individu.

3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemanfaatan Data

Selain infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital. Petugas kesehatan di tingkat daerah bertanggung jawab mengelola kesehatan masyarakat sekaligus menghasilkan data pelayanan, namun masih banyak yang belum memiliki kemampuan memadai dalam melakukan analisis dan pemanfaatan data.

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital (digital competency) perlu menjadi prioritas agar tenaga kesehatan mampu memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan, perencanaan layanan, dan peningkatan kualitas pelayanan, bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan (not just for reporting).

Untuk mendukung hal tersebut, juga direncanakan penerapan common portal atau portal bersama yang memungkinkan fasilitas kesehatan mengirimkan data menggunakan standar yang seragam sehingga pertukaran data dan analisis dapat dilakukan dengan lebih mudah.

4. Data Personal dan Perawatan Terintegrasi

Dalam pembahasan mengenai interoperabilitas, disampaikan pula pengalaman Tiongkok (China) yang menunjukkan bahwa berbagai jenis data, seperti data utilisasi layanan kesehatan dan data genomik, dapat diintegrasikan ke dalam personal health record milik setiap individu.

Pendekatan ini memungkinkan data kesehatan digunakan secara lebih komprehensif dalam mendukung pengambilan keputusan klinis maupun keluarga, sekaligus menjadi fondasi bagi integrated care. Dengan rekam kesehatan yang terintegrasi sepanjang hayat, informasi pasien dapat diakses secara berkesinambungan pada berbagai tingkat pelayanan, sehingga meningkatkan kontinuitas pelayanan dan kualitas layanan kesehatan di tingkat komunitas maupun nasional.

Poin Utama Diskusi

  • Integrasi sistem lebih realistis dibandingkan mengganti seluruh sistem yang sudah berjalan.
  • Dibutuhkan repositori nasional atau middleware agar berbagai sistem dapat saling berkomunikasi.
  • Tata kelola dan regulasi yang kuat menjadi prasyarat keberhasilan berbagi data.
  • Privasi pasien harus dijaga melalui anonimisasi atau de-identifikasi data.
  • Kompetensi digital tenaga kesehatan perlu ditingkatkan agar data dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, bukan hanya pelaporan.
  • Penggunaan common portal dan standar interoperabilitas akan mempermudah pertukaran data.
  • Integrasi personal health record yang mencakup data klinis hingga genomik menjadi fondasi pelayanan kesehatan terintegrasi (integrated care).

Reportase: Purwa

Registration

Welcome and brief introduction

The opening session of the 20th Postgraduate Forum on Health Systems and Policies, an international hybrid conference themed “Strengthening Health Systems for Global Health Security and Equity,” was delivered by Prof. Tippawan Liabsuetrakul, Head of the Department of Epidemiology, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University (PSU), Thailand.

Prof. Tippawan welcomed all participants and highlighted the forum as a platform for strengthening human resources in high-quality health systems and policy research through regional and international collaboration. She acknowledged the long-standing contributions of partner institutions, particularly Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) and Universitas Gadjah Mada (UGM), in supporting the development of the network.

She noted that Prince of Songkla University joined the forum network in 2014 and first hosted the event in 2016. As the host of the 20th forum, PSU reaffirmed its commitment to advancing collaborative research and capacity building in health systems and policy.

Referring to the conference theme, Prof. Tippawan emphasized the importance of strengthening health systems to address global health security challenges while ensuring equity. She explained that the conference symbol represents the need to protect human development, respond to global uncertainties, and build resilient and equitable health systems capable of addressing future challenges.

A promotional video introducing the Journey of Prince of Songkla University in the contribution to the Postgraduate Forum was presented, followed by an introduction of the keynote speakers. Prof. Tippawan also expressed her appreciation to the organizing committee, scientific committee, supporting staff, and all collaborating institutions for their contributions to the successful organization of the forum.

The opening remarks concluded with the official declaration of the conference opening and an invitation for participants to enjoy both the academic program and their stay in Hat Yai and the surrounding provinces.

Opening session

Keynote virtual session The Future of Global Health Systems: A Vision for 2030 and Beyond Prof. Hao Li- School of Public Health, Wuhan University, China

Prof. Hao Li opened his keynote with the WHO definition of a health system, highlighting the six WHO building blocks and the importance of the connections between these building blocks for preventing outbreaks, regardless of the complexity of actors, actions, resources, and mechanisms. His keynote mainly discussed how global health should adapt in this shifting era, marked by funding cuts and global uncertainty in security, equity, and conflicts.

Afterwards, Prof. Hao Li explained the updated definition of global health and its concept: health for all, built on several core dimensions (priorities, planet, people, policies, and practices). Global health is a field of academic study, research, policy, and applied practice that advances the equitable protection and improvement of population and planetary health (Kathryn et al., 2025). He raised the question of what is wrong with the various inequities in global health practice.

To answer that question, Prof. Hao Li highlighted the epidemics that occurred in the Age of Discovery, from Columbus (1492), Vasco da Gama (1497), and Magellan (1521), such as STDs, smallpox, and measles plague. These epidemic consequences came from a drastic shift in demographic structure, colonial expansion, the development of medicine and public health, and wars and civilisational conflicts. These consequences also occurred in the modern era, from World War I, World War II, and the Cold War, through economic shifts, up to the current Israel-US-Iran conflict, which has implications for global health and security.

Prof. Hao Li then introduced a framework (attached image) for structural adjustment in the social governance system between HICs and LMICs, which influences the equilibrium of global health in terms of supply and demand in economic and other social aspects, such as education, and influences the exchange of scientists from LMICs to HICs as well as products (knowledge, military, finance, high tech, tariff wars) and their influence on capital.

Prof. Hao Li then explained three levels of colonial remnants in global health and their corresponding solutions, shifting from colonial remnants to decolonising remnants, and enhancing multilateral partnerships in advancing peace and global health. He also emphasized the changing landscape of global health aid, which has been declining since 2020.

Prof. Hao Li emphasized the Lusaka Agenda, which could be an opportunity to strengthen global health, especially health financing and UHC. He then explained the plummet in global health funding, noting that U.S. funding cuts have continued declining since 2022, dropping more than 10 billion in 2025 alone, followed by reductions from other international agencies and development assistance from major donor countries such as the UK, Japan, and France. The impact of this dramatic reduction in ODA on global health will weaken efforts or bodies that depend on external funding.

He then explained the dimensions of global health that need to be resolved across several aspects: scope, operating model, transition financing, and equity. The main question is how GH can be delivered. Prof. Hao Li emphasized the collaboration continuum that complements the global health function: substitution in delivery, financing support, technical assistance, global public goods (for countries and transnationally), and country context (humanitarian, LMIC, and HIC). The main point is that national sovereignty must be respected and local capacity building must be promoted, emphasizing the transition from temporary substitution toward active local ownership.

Prof. Hao Li emphasized the solutions for the global health system: shifting toward state leadership, clarifying value requirements, reshaping actor roles, ensuring local leadership, optimising the assistance model, and enhancing strategic economy. This proposed framework ensures the self-reliance of countries assisted by donors or global actors, as well as the sustainability of the solutions provided through that assistance.

Prof. Hao Li concluded that the future of global health systems will evolve toward self-reliant systems, requiring the decolonization of the global health agenda and system. Each country needs to develop its own global health strategies for its engagement in global health, and global health should also develop as a discipline for self-reliant theories and new knowledge.

Prof. Hao Li also explained China’s experience in reforming its health system for ASEAN countries, as well as China’s learning from other ASEAN countries, such as public-private partnerships, multi-party health financing, and village-based health services.

Lastly, Prof. Hao Li announced a call for applications for the Master of Public Health program at Wuhan University and introduced the Global Health Research and Policy journal.

Q&A:
The provided transcript describes a **Q&A session and the conclusion of a keynote lecture** during the 20th Postgraduate Forum (PGF) on Health Systems and Policy [1]. The discussion primarily focuses on the **future of global health financing** and the evolving role of major contributors like **China** [1].

Key elements of the description include:

Global Health Financing and China’s Role

  1. Challenges in Donor Funding:** A participant notes that traditional donor financing for global health has faced significant difficulties over the last 5 to 10 years 
  2. China’s Potential Contribution:** There are high expectations from the global community for China to increase its contribution to global health. However, the speaker (from a team based in **Wuhan**) notes that while China participates in the current system, it often lacks the power to decide the global health agenda within that existing framework
  3. Need for Systemic Reform:** The speaker argues for reforms to ensure the global health agenda is truly international and not just a reflection of the interests of specific donor countries.

Strategy for Sustainable Health Systems

  1. Self-Reliance vs. Short-term Aid:** The speaker emphasizes that while countries may rely on external support in the short term, they must focus on building **self-reliant health systems** in the long term
  2. Economic Linkages:** There is a strong link between economic development and health; without cooperation and trade to generate wealth, countries cannot afford to sustain their own health systems and may be forced to follow the agendas of their funders 
  3. Redefining Cooperation:** The speaker suggests finding new ways to redefine international operations to ensure they are mutually beneficial to all sides

Concluding the Session

  1. Invitation for Collaboration:** The speaker concludes by inviting participants to **Wuhan** for further discussion, suggesting that these complex topics require ongoing dialogue
  2. The moderator (thanking **Professor Hi** and **Professor Subatim**) officially closes the keynote lecture due to time constraints and directs the symposium speakers, chairpersons, and executives to the VIP lounge while other attendees go for refreshments 

Plenary session 1: Strengthening Primary Healthcare for Global Health Security Primary Health Care Infrastructure for Health Security

Judul Sesi/Materi

“Primary Health Care Infrastructure for Health Security”

Informasi Narasumber

Nama:
Assoc. Prof. Aznida Firzah Abdul Aziz, Ph.D

Institusi/Negara:
Faculty of Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Ringkasan Materi

Materi ini membahas peran Primary Health Care (PHC) sebagai infrastruktur penting dalam menjaga keamanan kesehatan, khususnya dalam menghadapi ancaman biologis, pandemi, dan krisis kesehatan lainnya. Keamanan kesehatan tidak hanya bergantung pada keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga pada keterkaitan antara tiga komponen utama, yaitu infrastruktur fisik, infrastruktur digital, dan sumber daya manusia. Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara seimbang karena kelemahan pada salah satu komponen dapat memengaruhi efektivitas sistem PHC secara keseluruhan.

Dalam konteks Malaysia dan negara-negara ASEAN, terdapat berbagai pendekatan dalam memperkuat PHC, mulai dari pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan tenaga dan relawan kesehatan, perluasan jaminan kesehatan, hingga penguatan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses dan kualitas pelayanan, tingginya biaya operasional, keterbatasan pembiayaan, serta migrasi tenaga kesehatan. Oleh karena itu, narasumber menekankan pentingnya penguatan investasi pada PHC, evaluasi ekonomi untuk mendukung kebijakan pembiayaan, serta pengembangan indikator PHC bersama di tingkat ASEAN guna meningkatkan kesiapan menghadapi krisis kesehatan regional.

Poin Penting dari Materi

  1. PHC sebagai Infrastruktur Keamanan Kesehatan
    PHC merupakan lini terdepan dalam menghadapi ancaman kesehatan melalui kegiatan surveilans, deteksi dini, diagnosis, dan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa keamanan suatu negara juga sangat bergantung pada kekuatan sistem pelayanan kesehatan primer.
  2. Tiga Pilar Utama Keamanan PHC
    Keamanan kesehatan melalui PHC bergantung pada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu infrastruktur fisik, infrastruktur digital, dan sumber daya manusia. Keberadaan fasilitas dan teknologi tidak akan memberikan hasil optimal tanpa tenaga kesehatan yang memadai dan kompeten.
  3. Penguatan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
    Malaysia mengembangkan berbagai program, seperti PEKA B40 dan Skim Perubatan Madani, untuk meningkatkan akses kelompok berpenghasilan rendah terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, transformasi digital melalui MySejahtera dan peningkatan digitalisasi fasilitas kesehatan menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pelayanan.
  4. Beragam Pendekatan Penguatan PHC di Negara ASEAN
    Negara-negara ASEAN memiliki pendekatan yang berbeda dalam memperkuat PHC. Thailand mengandalkan jaringan relawan kesehatan masyarakat, Singapura memanfaatkan teknologi dan sistem pelayanan berbasis data, Indonesia menggunakan jaringan Puskesmas yang terdesentralisasi, sedangkan Vietnam mengandalkan fasilitas kesehatan tingkat komunitas untuk menjangkau wilayah perdesaan.
  5. Tantangan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan PHC
    Migrasi tenaga kesehatan atau brain drain menjadi salah satu ancaman terhadap keberlanjutan sistem kesehatan. Selain itu, masih terbatasnya evaluasi ekonomi pada pelayanan kesehatan primer menyebabkan kurangnya bukti yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan investasi dan pembiayaan PHC.
  6. Pentingnya Kolaborasi Regional ASEAN
    Narasumber menekankan perlunya indikator PHC yang dapat digunakan bersama oleh negara-negara ASEAN. Standardisasi indikator tersebut diharapkan dapat mendukung perbandingan kinerja, pembelajaran antar negara, serta respons bersama terhadap ancaman biologis dan krisis terkait perubahan iklim.

Pembelajaran Utama / Key Takeaways

Sesi ini menekankan bahwa Primary Health Care bukan hanya fondasi pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan bagian penting dari infrastruktur keamanan suatu negara. Ketahanan sistem kesehatan membutuhkan keseimbangan antara fasilitas yang memadai, pemanfaatan teknologi digital, dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Pengalaman berbagai negara ASEAN menunjukkan bahwa tidak terdapat satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk semua negara sehingga penguatan PHC perlu disesuaikan dengan konteks dan tantangan masing-masing negara. Ke depan, investasi yang berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia, evaluasi ekonomi, serta kolaborasi dan pengembangan indikator bersama di tingkat ASEAN menjadi langkah penting untuk membangun sistem PHC yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai krisis kesehatan. 

Reporter:
Fransiska


Plenary session 1: Strengthening Primary Healthcare for Global Health Security Preparedness of Primary Health Care Systems for Equity

Reportase Narasumber

The 20th Postgraduate Forum of Health Systems and Policies – International Hybrid Conference

Judul Sesi/Materi

Preparedness of Primary Health Care Systems for Equity

Prof. Apichai Wattanapisit menyampaikan materi berjudul “Preparedness of Primary Health Care Systems for Equity” pada The 20th Postgraduate Forum of Health Systems and Policies – International Hybrid Conference.

Informasi Narasumber

Nama:
Prof. Apichai Wattanapisit

Institusi/Negara:
Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand

Bidang/Keahlian (jika ada):
[Contoh: Health Policy, Health Financing, Health System Strengthening, dll.]

Ringkasan Materi

Prof. Apichai Wattanapisit membahas pentingnya Primary Health Care (PHC) sebagai fondasi utama dalam mewujudkan health equity. Beliau menjelaskan bahwa sistem kesehatan tidak cukup hanya memberikan pelayanan kesehatan yang sama kepada semua orang (equality), tetapi harus mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (equity). Mengacu pada definisi WHO, health equity adalah tidak adanya perbedaan kesehatan yang tidak adil, dapat dihindari (avoidable), maupun dapat diperbaiki (remediable) antar kelompok masyarakat.

Dalam pemaparannya, Prof. Apichai menekankan bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan titik kontak pertama masyarakat dengan sistem kesehatan sehingga memiliki peran penting dalam pencegahan penyakit, promosi kesehatan, deteksi dini, serta pemberdayaan masyarakat. Berbagai studi, termasuk dari OECD, menunjukkan bahwa negara dengan sistem primary health care yang kuat memiliki luaran kesehatan yang lebih baik, biaya kesehatan yang lebih efisien, serta sistem kesehatan yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai krisis kesehatan.

Selain itu, beliau menjelaskan bahwa penguatan PHC harus dilakukan melalui tiga komponen utama menurut WHO, yaitu empowered people and communities, integrated health services, serta multisectoral policy and action. Ketiga komponen tersebut mendukung pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 3: Good Health and Well-being, dengan menjadikan equity sebagai tujuan sekaligus prinsip utama dalam setiap kebijakan kesehatan yang harus disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing negara dan masyarakat.

Poin Penting dari Materi

  1. Memahami Perbedaan Equality, Equity, dan Justice
    Equality berarti setiap orang memperoleh sumber daya yang sama, sedangkan equity memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing agar semua orang memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai derajat kesehatan terbaik. Bahkan, konsep justice menekankan perlunya menghilangkan hambatan struktural yang menyebabkan ketimpangan kesehatan.
  2. Primary Health Care Merupakan Fondasi Sistem Kesehatan
    PHC berfokus pada kebutuhan masyarakat sedini mungkin melalui promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan pelayanan rumah sakit atau pelayanan tersier.
  3. Health Equity Tidak Hanya Berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan
    Ketimpangan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai social determinants of health, seperti pendidikan, ekonomi, pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, keamanan, dan perlindungan finansial. Oleh karena itu, peningkatan health equity membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya sektor kesehatan.
  4. Tiga Pilar Primary Health Care Menurut WHO

    Penguatan PHC dilakukan melalui tiga komponen utama, yaitu:

    • Empowered people and communities, yaitu memberdayakan masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya sendiri.
    • Integrated health services, yaitu pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berpusat pada masyarakat.
    • Multisectoral policy and action, yaitu kolaborasi antara sektor kesehatan dengan sektor lain seperti pendidikan, sosial, transportasi, dan lingkungan.
  5. Equity Harus Menjadi Tujuan dan Prinsip Utama
    Seluruh kebijakan kesehatan seharusnya menjadikan equity sebagai tujuan sekaligus prinsip dalam pengambilan keputusan. Namun implementasinya perlu disesuaikan dengan konteks lokal karena kebutuhan masyarakat di setiap wilayah berbeda-beda.
  6. Preparedness Dimulai Sebelum Krisis Terjadi
    Kesiapsiagaan sistem kesehatan bukan hanya untuk menghadapi pandemi atau bencana berikutnya, tetapi dibangun setiap hari melalui penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan, serta kemitraan lintas sektor.

Pembelajaran Utama / Key Takeaways

Sesi ini menekankan bahwa kesiapsiagaan menuju health equity tidak hanya berarti siap menghadapi krisis kesehatan di masa depan, tetapi membangun sistem Primary Health Care yang kuat, tangguh, inklusif, dan berpusat pada masyarakat setiap hari. Pelayanan kesehatan primer yang efektif harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sejak dini, mengurangi kesenjangan kesehatan melalui pendekatan terhadap social determinants of health, serta melibatkan kolaborasi lintas sektor agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

 

Reporter:
Ika Agustin

 


 

Plenary session 1: Strengthening Primary Healthcare for Global Health Security Community groups, structural vulnerabilities and pandemic readiness

Judul Sesi/Materi

Plenary session 1: Strengthening Primary Healthcare for Global Health Security
Community groups, structural vulnerabilities and pandemic readiness

Professor Dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH menyampaikan materi “Community, Vulnerabilities and Pandemic Readiness: Lessons from Indonesia” pada Plenary Session 1 The 20th Postgraduate Forum of Health Systems and Policies – International Hybrid Conference, yang menyoroti pentingnya keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan pemberdayaan komunitas sebagai fondasi kesiapsiagaan pandemi.

Informasi Narasumber

Nama:
Professor dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH

Institusi/Negara:
Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Ringkasan Materi

Pada Plenary Session 1 bertajuk Strengthening Primary Healthcare for Global Health Security, Professor Dr. Yodi Mahendradhata menyampaikan materi berjudul “Community, Vulnerabilities and Pandemic Readiness: Lessons from Indonesia”. Dalam paparannya, Prof. Yodi menekankan bahwa kesiapsiagaan pandemi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas sistem kesehatan, tetapi juga oleh kemampuan suatu negara melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan. Pandemi COVID-19 menjadi stress test yang memperlihatkan bagaimana ketimpangan sosial, ekonomi, dan struktural memengaruhi siapa yang terlindungi dan siapa yang tertinggal ketika krisis kesehatan terjadi.

Prof. Yodi menjelaskan bahwa meskipun virus tidak membedakan individu secara biologis, dampak pandemi sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat seseorang hidup dan bekerja. Kelompok seperti pekerja sektor informal, masyarakat yang hidup di jalanan, migran, serta kelompok marjinal menghadapi risiko yang lebih besar akibat kehilangan mata pencaharian, kerawanan pangan, dan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan maupun perlindungan sosial. Berdasarkan hasil penelitiannya pada masyarakat yang hidup di jalanan di Indonesia, banyak rekomendasi kesehatan masyarakat, seperti stay at home dan mencuci tangan secara rutin, sulit diterapkan karena mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap maupun akses terhadap air bersih. Selain itu, ketiadaan identitas administratif menyebabkan banyak dari mereka tidak terjangkau oleh bantuan sosial sehingga menjadi kelompok yang “tidak terlihat” dalam sistem.

Lebih lanjut, Prof. Yodi memperkenalkan konsep pandemic justice, yaitu pendekatan yang menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi kesiapsiagaan pandemi. Menurutnya, kerentanan bukan semata-mata karakteristik individu, melainkan merupakan konsekuensi dari ketimpangan struktural dalam aspek perumahan, pekerjaan, pendidikan, perlindungan sosial, akses digital, dan kepercayaan terhadap institusi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pandemi harus bergeser dari pendekatan yang berfokus pada kapasitas sektor kesehatan menuju whole-of-society approach yang mengintegrasikan perlindungan sosial, pemberdayaan komunitas, tata kelola yang inklusif, dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.

Sebagai langkah ke depan, Prof. Yodi mendorong penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif, penyusunan intervensi kesehatan masyarakat yang sesuai dengan kondisi kelompok rentan, desentralisasi kesiapsiagaan melalui pemberdayaan pemerintah daerah dan komunitas, serta pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Ia juga menyoroti bahwa selama pandemi, berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dan jaringan solidaritas masyarakat berhasil mengisi berbagai kesenjangan layanan, meskipun kolaborasi tersebut masih bersifat reaktif dan belum terinstitusionalisasi. Menutup paparannya, Prof. Yodi menegaskan bahwa keberhasilan kesiapsiagaan pandemi tidak hanya diukur dari kemampuan mendeteksi wabah atau mengembangkan vaksin, tetapi juga dari kemampuan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal ketika krisis terjadi.

Poin Penting dari Materi

  1. Pandemi memperlihatkan kerentanan struktural yang telah lama ada
    Pandemi COVID-19 mengungkap bahwa kelompok rentan mengalami dampak yang lebih besar akibat ketimpangan sosial dan ekonomi. Risiko kehilangan pekerjaan, kerawanan pangan, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial sering kali lebih berat dibandingkan risiko infeksi itu sendiri.
  2. Konsep Pandemic Justice harus menjadi dasar kesiapsiagaan pandemi
    Kesiapsiagaan pandemi perlu menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip utama. Kerentanan muncul akibat faktor struktural seperti kemiskinan, perumahan, pekerjaan, pendidikan, akses digital, dan perlindungan sosial, sehingga indikator kesiapsiagaan tidak cukup hanya mengukur kapasitas laboratorium atau fasilitas kesehatan.
  3. Peran komunitas dan masyarakat sipil sangat penting dalam membangun resiliensi
    Selama pandemi, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, dan jaringan solidaritas berperan penting dalam menjangkau kelompok yang tidak terlayani oleh sistem formal. Ke depan, kolaborasi lintas sektor tersebut perlu diinstitusionalisasikan agar menjadi bagian permanen dari sistem kesiapsiagaan nasional.
  4. Kesiapsiagaan pandemi membutuhkan pendekatan whole-of-society

Selain memperkuat sistem kesehatan, pemerintah perlu membangun perlindungan sosial yang adaptif, memberdayakan pemerintah daerah dan komunitas, serta memastikan kelompok rentan terlibat dalam proses pengambilan keputusan agar respons terhadap krisis menjadi lebih inklusif dan berkeadilan.

Pembelajaran Utama / Key Takeaways

Sesi ini menekankan bahwa kesiapsiagaan pandemi tidak hanya bergantung pada kekuatan sistem kesehatan, tetapi juga pada kemampuan suatu negara mengatasi kerentanan struktural yang menyebabkan sebagian masyarakat lebih rentan terhadap dampak krisis. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan sistem perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam membangun ketahanan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kesiapsiagaan pandemi harus mengintegrasikan prinsip keadilan, inklusivitas, serta kolaborasi lintas sektor agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh perlindungan yang setara ketika menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

Reporter:
[Marcellino Maatita dan Muhammad Hafiz Haunan]


 

Plenary session 1: Strengthening Primary Healthcare for Global Health Security Q&A

Summary of the Q&A Session

Question 1: Operationalizing Justice and Equity

Question:
How can governments practically implement justice and equity in health services, particularly when patients face non-medical barriers such as food insecurity or lack of transportation that limit access to care?

Panelists’ Responses

Community-led primary care

  • In Indonesia, primary care centers often have community advisory boards consisting of local residents rather than healthcare professionals.
  • These boards meet regularly to identify barriers to healthcare access and develop community-based strategies to improve population health.

Looking beyond healthcare

  • The health sector should expand its focus beyond clinical care and disease treatment to address broader quality-of-life issues.
  • Achieving health equity requires collaboration with sectors such as social services, education, transportation, and civil society to address the social determinants of health.

Long-term collaboration

  • Systemic inequities that have developed over decades cannot be solved through quick or simple interventions.
  • Researchers, students, policymakers, and governments must work together to co-create sustainable solutions rather than expecting the health sector alone to resolve these challenges.

Using social media for advocacy

  • Modern communication platforms can accelerate public engagement.
  • Collaborating with social media influencers and using platforms such as TikTok can increase awareness of health equity issues and strengthen public advocacy.

Question 2: Advocacy and the Role of the Forum

Question:
Since health equity is influenced by sectors beyond healthcare—including finance, education, and social policy—how can this forum (PGF) contribute to broader advocacy and influence stakeholders outside the health system?

Panelists’ Responses

Working within political realities

  • Public health is closely connected to political processes.
  • Rather than attempting to impose their perspectives, health professionals should engage policymakers through constructive dialogue and recognize the interests and priorities of different sectors.

Collaboration and persistence

  • Achieving health equity requires integrating many different perspectives, much like assembling pieces of a puzzle.
  • Collaboration and coordination across sectors are essential.
  • Researchers and practitioners should become champions within their own areas of expertise while remaining patient and persistent in pursuing long-term change.

The value of professional forums

  • PGF provides an important platform for bringing together individuals who share a commitment to advancing health equity.
  • These networks offer mutual encouragement, opportunities for collaboration, and a stronger collective voice for influencing policy.

Commitment to evidence-based advocacy

  • Panelists emphasized the importance of continuing to advocate for evidence-based policies, even when progress appears slow.
  • Meaningful policy change often requires sustained effort over many years, and persistence is essential because evidence may eventually influence decision-makers.

Key Takeaways

  • Health equity requires community-centered primary care that actively involves local communities in identifying and addressing health challenges.
  • Justice in healthcare extends beyond clinical services and requires coordinated action across multiple sectors to address the social determinants of health.
  • Sustainable policy change depends on collaboration, dialogue, and long-term partnerships among researchers, governments, communities, and other stakeholders.
  • Advocacy can be strengthened through both traditional policy engagement and modern communication channels, including social media.
  • Forums such as PGF play a vital role in building networks of professionals committed to advancing evidence-based, equitable health policies.
  • Achieving health equity is a long-term process that requires patience, persistence, and continuous advocacy grounded in evidence.

Reportase: Purwa

 Perwakilan Departemen Health Policy and Management (HPM) FK-KMK UGM bersama peserta internasional mengikuti sesi oral presentation kategori Governance, Policy, and Health Systems Strengthening dalam The 20th Postgraduate Forum on Health Systems and Policies.

Partisipasi Departemen HPM FK-KMK UGM

Pada sesi ini, Departemen Health Policy and Management (HPM), FK-KMK UGM turut berpartisipasi dengan mengirimkan2 presenter dalam kategori ‘Governance, Policy, and Health Systems Strengthening’.

Perwakilan HPM yang mengikuti sesi ini membawakan penelitian terkait:

  • Implementation Research on the Cardiovascular Network Fostering Programme: A Qualitative Case Study of Governance and Health System Strengthening (Nida Fauziah Sudrajat, R3-OP1)
  • Reaching the Unreached: Exploring Needs and Community Engagement in Type 2 Diabetes Prevention within Primary Care Integration (Fransiska Pangesti A., R3-OP5)

Topik yang dipresentasikan menunjukkan kontribusi Departemen HPM dalam pengembangan kajian terkait health policy and health system strengthening khususnya pada isu tata kelola program jejaring pengampuan layanan jantung dan pembuluh darah  dan integrasi layanan pencegahanpenyakit diabetes tipe 2  di tingkat primer.

Gambaran Umum Sesi

Sesi oral presentation kategori Governance, Policy, and Health Systems Strengthening menghadirkan berbagai penelitian dari peserta internasional dengan fokus utama pada penguatan sistem kesehatan. Sesi berlangsung dalam dua blok yang dipisahkan afternoon break pada pukul 14.30 sampai 14.45.

Secara umum, isu yang dibahas dalam sesi ini mencakup:

  • Tata kelola dan implementasi kebijakan dalam penguatan sistem kesehatan, meliputi implementasi jejaring pembinaan layanan kardiovaskular di Indonesia, implementasi bertahap program kontinum rehabilitasi stroke di fasilitas kesehatan Malaysia, serta dampak desentralisasi puskesmas terhadap ekuitas layanan paliatif berbasis rumah di Thailand.
  • Pembiayaan kesehatan dan proteksi finansial, meliputi analisis selisih biaya terapi hepatitis C, biaya penyakit yang ditanggung caregiver pasien diabetes melitus tipe 2 di layanan primer Malaysia, dan catastrophic health expenditure pada rumah tangga peserta BPJS di Indonesia.
  • Ekuitas akses dan integrasi layanan bagi kelompok rentan, meliputi integrasi kesehatan gigi ke dalam perawatan diabetes, pencegahan diabetes tipe 2 berbasis keterlibatan komunitas, hambatan pencarian layanan kesehatan maternal pada perempuan pengungsi Rohingya, inekuitas tersembunyi dalam perawatan bayi berat lahir rendah, intervensi hipnosis klinis pada perawatan geriatri, serta pengaruh instabilitas politik dan indikator finansial terhadap cakupan imunisasi DPT dan MCV.

Presentasi dari berbagai negara memberikan perspektif mengenai tantangan, inovasi, dan perbaikan sistem kesehatan dalam konteks sistem kesehatan yang berbeda. Diskusi yang berkembang menunjukkan kesamaan pola lintas negara, yaitu bahwa ketersediaan sumber daya teknis tidak otomatis diikuti keberjalanan layanan apabila mekanisme pembiayaan dan koordinasi antarlembaga belum tertata.

Reporter:
Nida Fauziah Sudrajat & Fransiska Pangesti A

Digital Health Transformation Strategies and Implementation – Bangkok Hospital Hat Yai — BHH Ecosystem / Sandbox Lab Center

Sesi ini menghadirkan dua pembicara yang saling melengkapi. Pembicara pertama membahas transformasi digital dari sisi strategi, data, dan layanan klinis, sementara pembicara kedua membahasnya dari sisi pengalaman pasien (patient experience). Keduanya bertemu pada satu tujuan yang sama: mengubah data dan teknologi menjadi perawatan yang lebih baik dan lebih terhubung bagi pasien.

PEMBICARA 1 — Strategi, Data, dan Layanan Klinis

Ringkasan Materi

Pembicara pertama memaparkan strategi dan implementasi transformasi digital di rumah sakit, dengan fokus mengubah data klinis menjadi keputusan yang lebih baik. Titik berangkatnya adalah peran sandbox lab sebagai ruang eksperimen untuk memahami kebutuhan nyata perawatan pasien sebelum sebuah solusi diterapkan luas. Transformasi ini dibingkai dalam digital transformation framework yang mencakup enam elemen: people, customer, strategy, culture, digital technology, dan organization.

Perjalanan transformasi berlangsung bertahap: digitization (2023) — mengubah proses manual ke format digital, lalu digitalization (2024–2025) — mengoptimalkan proses dengan teknologi. Arah akhirnya adalah tiga manfaat utama: peningkatan luaran pasien (patient outcome), efisiensi operasional, dan kualitas data. Seluruhnya dijalankan di atas tata kelola data yang patuh pada hukum perlindungan data pribadi Thailand (PDPA).

Poin Penting dari Materi

  1. Ekosistem BHH & Sandbox Care+
    Menjawab masalah perawatan yang terkotak-kotak (disease siloed care) dan belum adanya sistem yang melacak proses perawatan. Solusinya: checklist real-time, penapisan pasien, dan penyatuan data dari HIS menjadi satu tampilan utuh.
  2. Health Risk Assessment System
    Penilaian risiko mencakup domain kardiovaskular, penyakit tidak menular (NCD), osteoporosis, menopause, geriatri, dan vaksinasi untuk mendukung deteksi dini.
  3. Dashboard & Decision Support
    Memantau kepatuhan panduan klinis (mis. investigasi kanker & trauma) dan indikator pasien (fungsi ginjal, A1C), serta efisiensi operasional (kapasitas tempat tidur IPD dan kunjungan pasien secara real-time). Domain kardiovaskular paling banyak dimanfaatkan. Alat: Looker Studio dan Power BI.
  4. Telehealth & Keterlibatan Pasien
    Konsultasi telemedicine menjangkau 861 pengguna; kepuasan pasien dipantau lewat CSI Online.
  5. Data Governance
    Semua pemanfaatan data mematuhi PDPA sebagai fondasi kepercayaan.

PEMBICARA 2 — Pengalaman Pasien (Patient Experience)

Ringkasan Materi

Pembicara kedua berasal dari tim teknik industri dengan latar belakang manajemen inovasi strategis, dan berfokus pada pengalaman pasien. Materi berpusat pada aplikasi MyB+, sebuah portal pasien yang berperan sebagai “pintu depan” digital untuk mengakses seluruh layanan kesehatan secara mulus dalam satu platform—mulai dari mencari layanan hingga membuat janji temu.

Gagasan besarnya adalah menyatukan seluruh perjalanan pasien menjadi satu perjalanan digital yang berkesinambungan, dari episode of care menuju continuum of care, dengan data kesehatan pribadi yang aman dan mudah diakses pasien (personal health data & smart safe access).

Poin Penting dari Materi

Perjalanan Pasien Digital

  1. Sebelum di RS (Before)
    • Janji temu dan registrasi online (online appointment & pre-registration)
    • Penilaian gejala awal dengan AI screening
    • Sistem otomasi verifikasi asuransi (insurance automation system)
  2. Selama di RS (During)
    • Smart registration: registrasi mandiri via kios dengan pengenalan wajah & kartu identitas
    • Manajemen aliran pasien berbasis AI untuk OPD, ER, dan health check-up guna mengurangi waktu tunggu
    • Smart payment: pembayaran via kios dan online
  3. Setelah dari RS (After / Post-care)
    • Tetap terhubung melalui akses hasil lab, rekam medis, dan pengingat obat
    • Layanan tindak lanjut lewat telehealth
    • Layanan digital purna-perawatan terintegrasi dalam MyB+ (telehealth + shopping world)

Nilai yang diberikan ke pasien: kenyamanan (convenience), akses lebih cepat (faster access), perawatan berkelanjutan (continuous care), transparansi, perawatan personal (personalized care), dan perawatan yang terhubung (connected care).

Pembelajaran Utama / Key Takeaways

Transformasi digital bukan sekadar soal teknologi, melainkan tentang mendesain ulang pengalaman pasien menjadi lebih nyaman, cepat, dan personal—sekaligus mengubah data menjadi keputusan klinis yang lebih baik.

Tujuannya adalah ekosistem kesehatan yang terhubung (continuum of care), di mana pasien tetap terhubung dengan rumah sakit bahkan setelah pulang ke rumah.

Teknologi memberdayakan profesional kesehatan untuk memberikan perawatan yang lebih baik—tanpa menggantikan human touch dalam pelayanan kesehatan.


Reporter:
[Ika Agustin dan Muhammad Hafiz Haunan]

Emeritus Professor Dato’ Dr Syed Mohamed Aljunid menyampaikan materi mengenai From “Health to Social Policy: Building Equity Across Sectors through Social Determinants of Health” pada The 20th Postgraduate Forum of Health Systems and Policies – International Hybrid Conference.

Professor Emeritus Dato’ Dr Syed Mohamed Aljunid menegaskan bahwa kemajuan teknologi medis tidak cukup untuk menghapus ketimpangan kesehatan. Sekitar 80 persen luaran kesehatan ditentukan oleh determinan sosial kesehatan (social determinants of health, SDOH). Kesenjangan harapan hidup antarwilayah dapat melampaui 15 tahun, dan mortalitas kelompok berpenghasilan rendah tiga kali lipat lebih tinggi. Narasumber membedakan equality, yaitu perlakuan seragam untuk semua, dari equity, yaitu dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ekuitas kesehatan berarti setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk sehat seoptimal mungkin. Syaratnya, hambatan seperti kemiskinan dan diskriminasi harus disingkirkan.

Sebagai jalan keluar, beliau menekankan kerangka Health in All Policies (HiAP) sebagaimana WHO (2013): “HiAP systematically considers the health implications of decisions in non-health sectors, seeks synergies, and avoids harmful health impacts.” Untuk memajukan ekuitas lintas sektor, beliau menawarkan lima rekomendasi kebijakan: membentuk unit ekuitas kesehatan lintas kementerian, membangun infrastruktur data SDOH yang terintegrasi, mereformasi mekanisme pendanaan, melembagakan partisipasi komunitas, serta melegislasikan komitmen ekuitas jangka panjang. Sesi ditutup dengan penegasan bahwa kesehatan pada hakikatnya merupakan konstruksi sosial, sehingga kebijakan sosial harus diperlakukan sebagai kebijakan kesehatan demi mencapai kesetaraan dalam kesehatan.

Poin Penting dari Materi

  • Perbedaan equity and equality

Equality berarti semua orang mendapat perlakuan yang sama, sedangkan equity menyesuaikan dukungan dengan kebutuhan masing-masing. Ekuitas kesehatan baru tercapai ketika setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk sehat, karena itu hambatan seperti kemiskinan dan diskriminasi harus disingkirkan lebih dulu.

  • Lima Domain Determinan Sosial Kesehatan (SDOH)

Kesehatan ditentukan oleh lima domain, diantaranya stabilitas ekonomi, akses pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kondisi sosial-komunitas, serta layanan kesehatan itu sendiri, baik akses maupun kualitas.

  • Health in All Policies (HiAP)

Setiap kebijakan non-kesehatan, dari perumahan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan, wajib ikut menimbang dampaknya terhadap kesehatan, mencari sinergi, dan menghindari dampak yang merugikan.

  • Tiga Mekanisme Kolaborasi Lintas Sektor

Berbagi pakai data antarinstansi, kerja sama antarlembaga melalui gugus tugas gabungan dan skema co-funding, serta intervensi yang dirancang bersama komunitas. Ketiganya harus berjalan beriringan.

  • Hambatan dan Rekomendasi Kebijakan

Hambatan implementasi kebijakan: dana yang tersekat-sekat, data terfragmentasi, komersialisasi kesehatan, dan agenda politik jangka pendek. 

Solusi: membangun unit ekuitas kesehatan lintas kementerian, data SDOH terintegrasi, reformasi pendanaan lewat pooled fund dan pembiayaan berbasis hasil, partisipasi komunitas yang dilembagakan, serta komitmen ekuitas jangka panjang yang dikunci lewat legislasi.

Pembelajaran Utama 

Sesi ini menekankan bahwa “kesehatan adalah konstruksi sosial”, sehingga mengakui kebijakan sosial sebagai kebijakan kesehatan menjadi satu-satunya jalan yang layak ditempuh untuk mencapai health equity. Prof. Aljunid merangkum agenda aksinya dalam tiga seruan: dismantle silos, membongkar sekat struktural antara kebijakan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan ekonomi; center equity, menempatkan populasi yang paling terbebani di pusat desain setiap kebijakan; serta act systemically, memperlakukan ekuitas kesehatan sebagai hak semua orang, bukan privilese segelintir kalangan.

Reporter:
Nida Fauziah Sudrajat

Dr. Diah Ayu Puspandari menyampaikan materi mengenai Addressing Health Equity Social Determinants, Financial Protection, and Strategic Health Financing pada The 20th Postgraduate Forum of Health Systems and Policies – International Hybrid Conference.

Dr. Diah Ayu Puspandari membuka sesi dengan menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, tiga zona waktu, ratusan kelompok etnis, serta kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang sangat beragam. Keragaman tersebut menyebabkan kebutuhan kesehatan, akses terhadap layanan, dan kapasitas sistem kesehatan berbeda di setiap wilayah. Oleh karena itu, pencapaian pemerataan kesehatan tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan kesehatan, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai social determinants of health seperti tingkat pendapatan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, distribusi tenaga kesehatan, dan akses geografis terhadap pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, narasumber memaparkan temuan National Health Accounts (NHA) Indonesia 2024 yang menunjukkan bahwa meskipun cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat dan pembiayaan publik semakin kuat, tantangan pemerataan kesehatan masih besar. Pengeluaran kesehatan masih didominasi oleh pelayanan rumah sakit dan penggunaan obat-obatan, sementara investasi pada pelayanan kesehatan primer, upaya promotif-preventif, dan pelayanan jangka panjang masih relatif rendah. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia, meningkatnya penyakit tidak menular (PTM), serta tekanan pembiayaan akibat meningkatnya kebutuhan pelayanan rujukan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Dr. Diah menekankan pentingnya strategic health financing melalui penyeimbangan kembali (rebalancing) investasi kesehatan. Pendekatan ini bukan berarti mengurangi investasi pada rumah sakit, melainkan mengarahkan tambahan investasi secara bertahap ke pelayanan primer, pencegahan penyakit, penguatan tenaga kesehatan, serta pelayanan jangka panjang. Selain itu, penguatan fungsi gatekeeping, penggunaan Health Technology Assessment (HTA), efisiensi pengadaan obat, dan pemanfaatan data National Health Accounts sebagai dasar pengambilan kebijakan dinilai penting untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil, berkelanjutan, dan tangguh.

Poin Penting dari Materi

  1. Keragaman Indonesia menjadikan social determinants of health sangat menentukan pemerataan kesehatan.
    Indonesia memiliki karakteristik geografis dan sosial yang sangat beragam sehingga akses layanan kesehatan, kapasitas fasilitas kesehatan, dan kebutuhan masyarakat berbeda antarwilayah. Faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kondisi lingkungan, dan distribusi tenaga kesehatan memengaruhi status kesehatan masyarakat selain pelayanan medis.
  2. JKN berhasil meningkatkan perlindungan finansial, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan kesenjangan kesehatan.
    JKN telah memperluas akses pelayanan kesehatan dan mengurangi beban pengeluaran langsung masyarakat. Namun, ketimpangan masih terjadi karena adanya perbedaan distribusi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta hambatan geografis yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme asuransi kesehatan.
  3. Struktur pembiayaan kesehatan Indonesia masih berorientasi pada pelayanan kuratif.
    Data NHA 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran kesehatan masih dialokasikan untuk rumah sakit, sementara investasi pada pelayanan primer dan kegiatan promotif-preventif masih terbatas. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban pembiayaan akibat meningkatnya penyakit kronis dan populasi lanjut usia.
  4. Peningkatan kasus penyakit tidak menular dan populasi lansia menuntut perubahan strategi investasi kesehatan.

Pertumbuhan populasi lansia diikuti dengan meningkatnya klaim pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, sistem kesehatan perlu memperkuat deteksi dini, pengelolaan penyakit kronis di pelayanan primer, serta pelayanan jangka panjang agar beban rumah sakit dapat dikendalikan.

  1. Strategic health financing harus berfokus pada pemerataan dan keberlanjutan.

Narasumber menekankan bahwa investasi baru sebaiknya diarahkan secara bertahap pada pelayanan primer, pencegahan penyakit, penguatan tenaga kesehatan, efisiensi penggunaan obat melalui HTA, serta penguatan pembiayaan di daerah yang masih tertinggal. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sistem kesehatan sekaligus mengurangi ketimpangan akses pelayanan.

Pembelajaran Utama / Key Takeaways

Sesi ini menekankan bahwa health equity tidak dapat dicapai hanya melalui perluasan pembiayaan kesehatan atau cakupan asuransi. Faktor-faktor sosial, ekonomi, geografis, dan kapasitas sistem kesehatan harus menjadi bagian dari perencanaan kebijakan. National Health Accounts memberikan bukti penting bahwa Indonesia perlu melakukan rebalancing investasi kesehatan dengan memperkuat pelayanan kesehatan primer, upaya promotif dan preventif, serta pelayanan jangka panjang tanpa mengurangi peran rumah sakit. Dengan strategi pembiayaan yang lebih berorientasi pada pemerataan, efisiensi, dan keberlanjutan, sistem kesehatan Indonesia diharapkan mampu memberikan hasil kesehatan yang lebih baik sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.

Reporter:
[Muhammad Hafiz Haunan]