Reportase Transformasi Kesehatan Indonesia di KONAS XVI & FIT XII IAKMI 2026
Transformasi Kesehatan Indonesia dalam Sorotan Kongres Nasional (KONAS) XVI dan Forum Ilmiah Tahunan (FIT) XII IAKMI 2026

Jakarta, 31 Oktober 2026 – Transformasi kesehatan Indonesia sudah bergerak ke arah yang benar. Itu kesan utama dari Kongres Nasional (KONAS) XVI dan Forum Ilmiah Tahunan (FIT) XII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) 2026. Acara pembukaan berlangsung di Gedung MPR RI pada 30 Oktober 2026, sementara rangkaian sesi berlangsung pada 29 dan 31 Oktober di Kampus FKM UI, Depok. Dihadiri sekitar 500 peserta, konferensi ini mengusung tema “Kolaborasi untuk Transformasi dan Jaminan Kesehatan Nasional Berkelanjutan Menuju Asta Cita Indonesia”.
Namun di balik kesepakatan arah, forum ini memperlihatkan tiga celah. Pembiayaan sudah mengejar siapa yang dilindungi, tetapi belum memastikan hasil yang dicapai. Ukuran keberhasilan masih banyak berhenti pada output, sementara tenaga yang menjadi motor promotif-preventif menghadapi tantangan dalam pengakuan kompetensi dan pengembangan jenjang profesi. Tulisan ini membaca ketiga celah tersebut dari berbagai paparan yang disampaikan dalam forum.
Pembiayaan mengejar sasaran, belum tentu terasa manfaatnya
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan pemutakhiran DTSEN sebagai dasar sasaran PBI JK. Kuota nasional 96,8 juta jiwa, dan sekitar 92,27 juta penerimanya berada di desil 1–5. Usulan perluasan ke desil 1–8 dengan pembiayaan berjenjang antara APBN dan APBD menunjukkan bahwa pertanyaan tentang siapa yang dilindungi perlu berjalan bersama dengan pertanyaan tentang siapa yang membiayai. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman menambahkan bahwa APBN menyerap sebagian guncangan agar tidak langsung dirasakan masyarakat.
Gambaran manfaat perlindungan finansial JKN terlihat dalam studi panel rumah tangga di Indonesia. Studi tersebut mencatat bahwa proporsi keluarga yang mengeluarkan lebih dari 10 persen pengeluarannya untuk berobat turun dari 7,0 persen menjadi 4,0 persen di kalangan peserta JKN antara 2018 dan 2019 (Fattah dkk., 2023). Namun, risiko pengeluaran katastrofik masih menjadi persoalan. Penelitian lain juga menunjukkan adanya keterkaitan perluasan JKN dengan akses layanan yang lebih luas dan penurunan kematian bayi dan balita, meski temuan tersebut belum membuktikan hubungan sebab-akibat.
Pesannya jelas: kepesertaan saja belum cukup. Pertanyaan berikutnya adalah apakah layanan benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan dan apakah hambatan biaya lain, seperti transportasi, ikut diperhitungkan.
Di tingkat daerah, tantangannya menjadi semakin kompleks. Paparan Prastuti Soewondo menunjukkan bahwa peningkatan belanja kesehatan tidak otomatis memperbaiki umur harapan hidup. Temuan Lusha Ayu Astari mengenai keseragaman aturan perencanaan yang berhadapan dengan keragaman kapasitas organisasi pelaksana juga menunjukkan bahwa aturan yang sama dapat menghasilkan capaian berbeda ketika kapasitas daerah berbeda. Sasaran yang tepat tidak akan berarti banyak tanpa kapasitas untuk menjalankannya.
Ukuran keberhasilan harus bergeser dari output ke outcome
Transformasi kesehatan juga
membutuhkan perubahan cara melihat keberhasilan. Membangun fasilitas dan menyediakan alat adalah bagian dari proses, tetapi bukan tujuan akhir. WHO menggambarkan perjalanan sistem kesehatan dari input dan proses menuju layanan, cakupan, hingga perubahan pada status kesehatan masyarakat (WHO, 2010). Dalam layanan rujukan, Prof. Wahyu Sulistiadi membedakan antara angka yang menunjukkan apa yang tersedia dan angka yang menunjukkan apa yang dialami pasien. Jumlah rumah sakit dan alat medis menunjukkan kapasitas yang dimiliki, sementara waktu tunggu, rujukan keluar daerah, dan mutu klinis lebih dekat dengan pengalaman masyarakat.
Perubahan cara melihat keberhasilan juga membutuhkan data yang dapat digunakan. Studi tahun 2025 mengenai koneksi rekam medis elektronik dengan SATUSEHAT menemukan berbagai kendala teknis, termasuk masalah server dan penerjemahan istilah medis lokal ke standar internasional (Heryawan dkk., 2025). Sistem yang terhubung belum otomatis menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan dapat dimanfaatkan. Hal ini juga tercermin dalam penelitian Hanifah Wulandari mengenai personal health record untuk mendukung self-care diabetes di layanan primer, serta penelitian Widita Arum Puspita, mahasiswa SIMKES mengenai pemanfaatan OMOP Common Data Model untuk pengelolaan data kesehatan maternal dan perinatal.
Bagi Puskesmas yang berperan sebagai pusat koordinasi kesehatan di wilayah, data tersebut bukan sekadar kebutuhan administratif. Data menjadi dasar untuk memahami kondisi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan, dan menentukan tindak lanjut layanan. Karena itu, penguatan peran Puskesmas sebagaimana disampaikan Prof. Ascobat Gani juga membutuhkan sistem data yang terhubung dan benar-benar dapat digunakan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan transformasi bukan hanya seberapa banyak layanan dibangun atau digunakan, tetapi sejauh mana sistem tersebut menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Manusia di balik sistem
Di balik indikator dan sistem digital terdapat tenaga kesehatan yang menjalankan fungsi promotif dan preventif. Program seperti Cek Kesehatan Gratis, pengendalian TBC, dan berbagai intervensi kesehatan masyarakat membutuhkan tenaga yang mampu bekerja hingga tingkat komunitas. WHO juga menekankan pentingnya memperkuat kapasitas tenaga untuk menjalankan fungsi kesehatan masyarakat esensial (WHO, 2024).
Namun, pekerjaan promotif-preventif sering menghasilkan dampak yang tidak langsung terlihat dalam indikator jangka pendek. Karena itu, penguatan sistem juga perlu berjalan bersama dengan pengembangan kompetensi, pengakuan peran, dan kejelasan jenjang profesi tenaga kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu perhatian yang muncul dalam paparan Agustin Kusumayati. Prof. Ede juga menekankan pentingnya tenaga cadangan dan kader sebagai bagian dari ketahanan sistem.
Perspektif komunitas tersebut tercermin dalam penelitian Faiz Indra Musyafa, mahasiswa minat KMPK, mengenai model pemberdayaan lansia berbasis komunitas di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kesehatan tidak hanya berlangsung di fasilitas pelayanan, tetapi juga melalui kapasitas masyarakat dan pelaku di tingkat komunitas.
Penutup
Tiga celah tersebut pada akhirnya saling terkait. Pembiayaan perlu diikuti ukuran keberhasilan yang tidak berhenti pada jumlah peserta atau layanan, tetapi melihat perubahan yang dirasakan masyarakat. Ukuran tersebut membutuhkan data yang dapat dipercaya, dan data membutuhkan tenaga yang memiliki kapasitas serta pengakuan yang memadai.
Rekomendasi Public Health Expert Meeting merangkum area perubahan tersebut dalam enam pilar transformasi kesehatan: layanan primer, layanan rujukan, ketahanan sistem kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia, dan teknologi kesehatan. Keenam pilar ini menunjukkan bahwa transformasi tidak dapat dibangun melalui satu intervensi saja. Arahnya sudah dipilih; tantangan berikutnya adalah memastikan kapasitas daerah, sistem data, pembiayaan, dan manusia yang menjalankannya bergerak bersama.

Presentasi oral dari HPM FK-KMK UGM ikut menguji arah itu dari sisi bukti. Lusha Ayu Astari menyoroti perbedaan antara aturan perencanaan yang seragam dan kapasitas daerah yang beragam dalam menentukan prioritas program kesehatan. Hanifah Wulandari membahas pendampingan self-care diabetes melitus berbasis personal health record yang interoperabel di layanan primer. Faiz Indra Musyafa mengangkat pemberdayaan lansia berbasis komunitas di Sleman, dan meraih juara 3 presenter oral. Widita Arum Puspita memaparkan pemanfaatan OMOP Common Data Model untuk data kesehatan ibu dan perinatal.
Kaitan dengan SDGs
Agenda KONAS XVI dan FIT XII IAKMI 2026 berkaitan dengan SDG 3 tentang kesehatan yang baik (target 3.8), SDG 1 tanpa kemiskinan (target 1.3), SDG 2 tanpa kelaparan (target 2.2), SDG 10 berkurangnya kesenjangan (target 10.4), dan SDG 17 kemitraan (target 17.18). Tiga celah yang dibahas menentukan apakah SDG 3 bisa tercapai pada 2030.
Sumber rujukan
- Fattah, R. A., Cheng, Q., dkk. (2023). Incidence of catastrophic health spending in Indonesia: Insights from a household panel study 2018–2019. International Journal for Equity in Health, 22, 185.
- Heryawan, dkk. (2025). Studi tentang kendala teknis koneksi EMR ke SATUSEHAT. JMIR Formative Research, 9, e51270.
- World Health Organization (2010). Monitoring the Building Blocks of Health Systems: A Handbook of Indicators and Their Measurement Strategies.
- World Health Organization (2024). Defining Essential Public Health Functions and Services to Strengthen National Workforce Capacity.
Rangkuman materi dan angka pendukung: Rangkuman Materi KONAS & FIT IAKMI 2026.pdf
Penulis: Lusha Ayu Astari


Kegiatan dibuka dengan sambutan dr. Rina Nuryati, MPH, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, dr. Braghmandita Widya Indraswari memberikan pengantar mengenai latar belakang dan pelaksanaan kegiatan.
Pada Tahap II, sistem diperkuat bersama RSUD Nyi Ageng Serang dengan fitur pemantauan rujukan hingga rujuk balik, dilengkapi notifikasi kepada tim pemantauan untuk mencegah balita hilang dari perawatan (loss to follow-up). Hasil implementasi menunjukkan sistem ini berpotensi layak diterapkan dan dapat diterima oleh Puskesmas, rumah sakit, maupun orang tua balita.
Kegiatan ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs):













