Modul 2: Tools dalam melakukan Transformasi secara Tematik
“Diagnostik Masalah dengan menggunakan Root Cause Analysis”
Selasa, 16 Desember 2025 — Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) kembali menyelenggarakan Seri Seminar Reformasi Sistem Kesehatan pada Sesi 5 yang menjadi bagian dari Modul 2. Sesi ini secara khusus mengangkat topik Diagnostik Masalah dengan menggunakan Root Cause Analysis (RCA) sebagai salah satu perangkat kunci dalam mendorong transformasi kesehatan berbasis isu prioritas (tematik), dengan fokus utama pada upaya penurunan angka kematian ibu. Sejak awal sesi, diskusi diarahkan pada satu pesan mendasar: kematian ibu bukanlah peristiwa tunggal yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari rangkaian persoalan yang saling berkaitan sepanjang siklus kehidupan reproduksi perempuan. Pendekatan analisis yang dangkal dan reaktif dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan tersebut. Oleh karena itu, peserta diajak untuk memahami pentingnya penggunaan alat analisis yang mampu menelusuri persoalan hingga ke akar penyebabnya, bukan sekadar berhenti pada gejala yang tampak di permukaan.
Pengantar: Alat-alat dalam melakukan transformasi secara Tematik — Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
Sesi 5 Modul 2 dibuka oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro dengan pengantar yang menempatkan penurunan kematian ibu dalam konteks perubahan besar kebijakan kesehatan nasional pasca-Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ia menegaskan bahwa penghapusan skema mandatory spending tidak berarti melemahkan komitmen negara terhadap kesehatan, melainkan menggeser pendekatan pembiayaan menuju sistem yang berbasis kinerja melalui Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK).Dalam kerangka RIBK 2025–2029, indikator kematian ibu menjadi mandat kinerja yang harus diterjemahkan hingga ke level kabupaten dan kota melalui dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah. Prof. Laksono menekankan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada kemampuan daerah menyusun rencana aksi lima tahunan yang operasional, kontekstual, dan berbasis data riil.
Prof Laksono menggarisbawahi pentingnya penggunaan data absolut kematian ibu sebagai dasar pembelajaran sistem. Setiap kematian, menurutnya, merefleksikan kegagalan berlapis dalam sistem kesehatan mulai dari deteksi risiko, akses layanan, mutu pelayanan, hingga tata kelola rujukan. Oleh karena itu, penurunan kematian ibu tidak dapat didekati secara parsial atau sektoral, melainkan membutuhkan analisis menyeluruh dan lintas aktor. Pengantar ini menegaskan bahwa RIBK membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan transformasi penurunan kematian ibu secara terencana dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah berbagai tools analisis, termasuk Root Cause Analysis, diperkenalkan sebagai instrumen untuk mendukung pembelajaran kolektif dan penyusunan rencana aksi yang lebih tajam, realistis, dan berdampak.
Baik. Berikut pembahasan utama sesi mengenai Root Cause Analysis, ditulis ringkas–padat, bernuansa reportase akademik, dan selaras dengan gaya pengantar sebelumnya.
Analisis Masalah dan Penentuan Aksi untuk menurunkan Kematian Ibu — Shita Listya Dewi, SIP, MM, MPP
Pembahasan inti sesi ini diarahkan pada penggunaan Root Cause Analysis (RCA) sebagai alat kunci dalam mendiagnosis masalah kematian ibu secara komprehensif. Dalam sesi ini ditegaskan bahwa RCA tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan individu atau profesi tertentu, melainkan untuk membaca kematian ibu sebagai sinyal kegagalan sistem kesehatan yang bekerja secara berlapis dan saling berkaitan. Melalui pendekatan RCA, peserta diajak untuk meninggalkan cara pandang yang menyederhanakan kematian ibu sebagai akibat faktor medis semata. Kematian ibu dipahami sebagai hasil dari rangkaian proses panjang yang mencakup tahap sebelum kehamilan, masa kehamilan, persalinan, hingga nifas. Setiap tahap memiliki risiko, aktor, dan titik kegagalan yang berbeda, namun sering kali tidak terhubung secara baik dalam sistem pelayanan kesehatan. RCA digunakan untuk menelusuri keterputusan-keterputusan tersebut secara sistematis. Materi ini menekankan pentingnya memulai analisis dari data absolut kematian ibu di tingkat kabupaten/kota. Setiap kasus kematian diperlakukan sebagai sumber pembelajaran, bukan sekadar angka statistik. Melalui penelusuran sebab akibat, peserta diarahkan untuk menggali pertanyaan mendasar: di tahap mana kegagalan pertama kali terjadi, keputusan apa yang terlambat atau tidak diambil, serta faktor apa dalam sistem yang memungkinkan risiko tersebut terus berulang. Pendekatan seperti problem tree dan why analysis digunakan untuk membantu memperjelas hubungan antara masalah utama, penyebab antara, dan akar masalah yang bersifat struktural.
Dalam konteks ini, RCA juga digunakan untuk mengidentifikasi persoalan yang sering luput dari perhatian, seperti ketidakakuratan data alamat kematian ibu (alamat domisili, alamat KTP, atau lokasi kejadian), lemahnya mekanisme deteksi dini risiko di masyarakat, hingga keterbatasan koordinasi antar fasilitas dan antar sektor. Materi menegaskan bahwa tanpa memahami akar masalah tersebut, intervensi yang dirancang berisiko hanya menyentuh permukaan dan tidak berdampak signifikan terhadap penurunan kematian ibu. Lebih jauh, pembahasan RCA dikaitkan langsung dengan kerangka Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dan penyusunan rencana aksi lima tahunan di tingkat kabupaten/kota. Hasil analisis akar masalah diposisikan sebagai dasar penentuan prioritas program, penyusunan indikator kinerja, serta pembagian peran antar aktor dalam jaringan KIA. Dengan pendekatan ini, rencana aksi tidak disusun berdasarkan asumsi atau kebiasaan lama, melainkan berdasarkan pembelajaran nyata dari kegagalan sistem yang teridentifikasi. Sesi ini menegaskan bahwa Root Cause Analysis merupakan jembatan antara data, pembelajaran, dan tindakan. RCA membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan melihat kematian ibu bukan sebagai kejadian yang berdiri sendiri, tetapi sebagai refleksi dari sistem kesehatan yang perlu diperbaiki secara kolektif. Dalam kerangka transformasi kesehatan tematik, pendekatan ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa rencana aksi penurunan kematian ibu benar-benar relevan dengan konteks lokal dan mampu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.
Sesi Diskusi: Membaca Keterbatasan Sistem dan Tantangan Penerapan Root Cause Analysis
Sesi diskusi memperlihatkan bagaimana penerapan Root Cause Analysis di lapangan tidak sesederhana kerangka konseptual yang disampaikan. Para peserta mengangkat berbagai pengalaman daerah yang menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya terletak pada kemampuan melakukan analisis, tetapi pada kondisi sistem kesehatan yang belum sepenuhnya mendukung proses pembelajaran berbasis data. Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah ketersediaan dan kualitas data kematian ibu. Peserta menyoroti masih adanya perbedaan pencatatan alamat kematian apakah berdasarkan alamat KTP, domisili, atau lokasi kejadian yang berimplikasi langsung pada penetapan tanggung jawab dan perencanaan intervensi. Ketidakjelasan ini dinilai menyulitkan proses RCA, karena analisis akar masalah sangat bergantung pada keakuratan konteks lokasi dan sistem pelayanan yang terlibat. Diskusi juga menyinggung keterbatasan kapasitas daerah dalam menelusuri penyebab kematian ibu secara lintas sektor. Dalam praktiknya, analisis sering berhenti pada faktor medis atau pelayanan fasilitas kesehatan, sementara faktor sosial, perilaku, transportasi, dan pengambilan keputusan di tingkat keluarga belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses RCA. Kondisi ini mencerminkan bahwa budaya kerja lintas aktor dan lintas organisasi masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam upaya penurunan kematian ibu.
Selain itu, peserta mengemukakan bahwa hasil Root Cause Analysis kerap sulit diterjemahkan ke dalam rencana aksi yang konkret dan berjangka panjang. Tekanan siklus perencanaan tahunan, keterbatasan kewenangan, serta fragmentasi sumber pendanaan membuat rekomendasi RCA tidak selalu diikuti oleh perubahan kebijakan atau alokasi sumber daya yang memadai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa RCA berpotensi menjadi latihan analisis semata jika tidak ditopang oleh komitmen kelembagaan. Menanggapi berbagai pandangan tersebut, diskusi mengarah pada pentingnya menjadikan RCA sebagai alat pembelajaran kolektif, bukan hanya tugas teknis tim tertentu. Penurunan kematian ibu dipahami sebagai agenda bersama yang menuntut kepemimpinan, jejaring informal yang kuat, serta keberanian untuk mengakui kelemahan sistem. Dalam kerangka RIBK dan rencana aksi lima tahunan, peserta sepakat bahwa RCA harus ditempatkan sebagai fondasi perencanaan yang hidup—terus diperbarui, dipelajari, dan digunakan untuk memperbaiki sistem kesehatan ibu secara berkelanjutan.
Penutup
Sesi ini menegaskan bahwa upaya penurunan kematian ibu tidak dapat lagi dijalankan melalui pendekatan programatik yang terfragmentasi dan berjangka pendek. Penggunaan Root Cause Analysis memperlihatkan bahwa kematian ibu merupakan refleksi dari kegagalan sistem kesehatan yang bekerja lintas fase pelayanan, lintas aktor, dan lintas sektor. Tanpa pemahaman yang utuh terhadap akar masalah, intervensi berisiko berhenti pada respons teknis yang tidak menyentuh persoalan mendasar. Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), pembahasan pada sesi ini berkontribusi langsung pada pencapaian SDG 3 (Good Health and Well-being) melalui penguatan pendekatan sistem dalam kesehatan ibu yang berbasis pembelajaran dan data lokal. Lebih jauh, penekanan pada kesenjangan kapasitas daerah, kualitas data, dan akses layanan mencerminkan komitmen terhadap SDG 10 (Reduced Inequalities), terutama dalam mengatasi ketimpangan antar wilayah dalam pelayanan kesehatan maternal. Selain itu, penggunaan Root Cause Analysis sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan juga sejalan dengan SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions), melalui dorongan terhadap tata kelola sistem kesehatan yang lebih akuntabel, reflektif, dan berbasis bukti. Dengan menempatkan kematian ibu sebagai indikator kinerja dalam RIBK dan rencana aksi lima tahunan, sesi ini menegaskan bahwa reformasi kesehatan hanya akan bermakna apabila didukung oleh institusi yang mampu belajar dari kegagalan dan menerjemahkannya menjadi perubahan kebijakan yang berkelanjutan.
Reporter:
- Fadliana Hidayatu Rizky Uswatun Hasanah, S.Tr.Keb., MHPM
- Aninditya Ratnaningtyas, S.Gz., M.Sc
Modul 2: Tools dalam melakukan Transformasi secara Tematik
“Transformasi kesehatan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan prioritas (Tematik): Kasus Kematian Ibu.”
Selasa, 16 Desember 2025 — Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) kembali menyelenggarakan Seri Seminar Reformasi Sistem Kesehatan Sesi 4 sebagai bagian dari Modul 2 yang membahas alat dan pendekatan dalam melakukan transformasi kesehatan secara tematik, dengan menempatkan kematian ibu sebagai isu kesehatan prioritas nasional yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi sistem kesehatan Indonesia. Seminar ini tidak hanya membahas kematian ibu dari sudut pandang klinis, tetapi secara tegas memosisikannya sebagai persoalan sistemik yang mencerminkan kinerja layanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan faktor risiko sebelum kehamilan, mutu pelayanan antenatal, kesiapan dan respons layanan persalinan, hingga kesinambungan perawatan pada masa nifas. Melalui pendekatan tematik, sesi ini menyoroti bahwa tingginya risiko kematian ibu kerap dipengaruhi oleh lemahnya integrasi antar layanan, keterbatasan sistem rujukan, ketimpangan akses dan kapasitas antar wilayah, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal, sehingga penurunan angka kematian ibu hanya dapat dicapai apabila transformasi kesehatan dilakukan secara terarah, lintas fase kehidupan perempuan, dan melibatkan berbagai aktor dalam satu kerangka sistem yang saling terhubung.
Pengantar: Alat-alat dalam melakukan transformasi secara Tematik — Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
Sesi ini dibuka oleh Prof. Laksono Trisnantoro yang mengajak peserta untuk meninjau kembali cara pandang dalam merespons persoalan kesehatan prioritas melalui pendekatan tematik. Ia menegaskan bahwa transformasi kesehatan tidak cukup dilakukan dengan menambah program atau memperluas cakupan layanan secara terpisah, melainkan memerlukan alat analisis dan kerangka kerja yang mampu menautkan berbagai intervensi ke dalam satu tujuan bersama. Dalam paparannya, Prof. Laksono menjelaskan bahwa pendekatan tematik berfungsi sebagai alat strategis untuk memusatkan perhatian sistem kesehatan pada satu masalah utama dalam hal ini kematian ibu agar berbagai sumber daya, aktor, dan kebijakan dapat diarahkan secara lebih fokus dan selaras. Ia menyoroti bahwa selama ini banyak intervensi kesehatan berjalan sendiri-sendiri, terkotak dalam logika program dan indikator sektoral, sehingga dampaknya terhadap masalah prioritas sering kali tidak signifikan. Melalui transformasi tematik, setiap kebijakan, layanan, dan inovasi diharapkan dapat dibaca kontribusinya terhadap penurunan risiko dan kematian ibu di seluruh fase kehidupan perempuan. Prof. Laksono juga menekankan pentingnya penggunaan data, pemetaan aktor, serta pemahaman hubungan hulu–hilir dalam sistem kesehatan sebagai alat utama transformasi, sehingga pengambilan keputusan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi berbasis pada gambaran utuh ekosistem kesehatan yang ingin diperbaiki.
Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dalam Transformasi Ekosistem Kesehatan Ibu — Monita Destiwi, SKM.,MA
Memasuki sesi pembahasan utama, Bu Monita Destiwi membawa diskusi pada tataran yang lebih aplikatif dengan menguraikan bagaimana pendekatan ekosistem kesehatan ibu dapat digunakan sebagai alat transformasi dalam menurunkan angka kematian ibu. Ia menjelaskan bahwa kesehatan ibu tidak berdiri pada satu titik layanan, melainkan dibentuk oleh rangkaian proses panjang yang melibatkan banyak pelaku dengan peran berbeda di setiap fase kehidupan reproduksi perempuan. Pada fase sebelum kehamilan, misalnya, upaya pencegahan faktor risiko dan pembentukan perilaku sehat menjadi fondasi penting, yang menuntut keterlibatan aktor di luar sektor kesehatan formal, seperti guru, tokoh masyarakat, promotor kesehatan, hingga tenaga gizi masyarakat. Menurut dr. Monita, fase ini kerap diabaikan, padahal banyak risiko kematian ibu justru berakar dari kondisi kesehatan dan sosial yang tidak ditangani sejak dini.
Lebih lanjut, Bu Monita menekankan bahwa pada fase kehamilan dan persalinan, peran tenaga kesehatan menjadi sangat menentukan. Bidan, perawat, dokter umum, hingga dokter spesialis tidak hanya dituntut memberikan pelayanan klinis, tetapi juga memastikan deteksi dini komplikasi, pengambilan keputusan yang tepat waktu, serta kesiapan sistem dalam menghadapi kegawatdaruratan obstetri. Ia menyoroti bahwa kualitas pelayanan pada fase ini sangat bergantung pada keterhubungan antar layanan dan kelancaran sistem rujukan, bukan semata pada kompetensi individu tenaga kesehatan. Sementara itu, pada fase nifas, kesinambungan pelayanan sering kali melemah, meskipun periode ini menyimpan risiko kesehatan yang tidak kalah serius bagi ibu. Pemantauan pascapersalinan, menurutnya, masih kerap dipandang sebagai pelengkap, bukan sebagai bagian integral dari upaya pencegahan kematian ibu.
Dalam pemaparannya, Bu Monita juga menyoroti peran strategis aktor perencanaan, seperti Bappeda dan Dinas Kesehatan, yang kerap berada di balik layar tetapi sangat menentukan arah intervensi. Ia menegaskan bahwa tanpa perencanaan program yang berbasis ekosistem dan indikator yang saling terhubung antar fase, berbagai upaya di lapangan akan berjalan terpisah dan sulit menghasilkan dampak yang nyata. Menurutnya, kegagalan menurunkan angka kematian ibu selama ini lebih sering disebabkan oleh lemahnya integrasi antar intervensi dan kurangnya koordinasi antar pelaku dalam ekosistem, bukan karena ketiadaan program. Oleh karena itu, penerapan prinsip transformasi kesehatan mulai dari penguatan sistem rujukan, pemanfaatan data dan sistem informasi, hingga kolaborasi lintas sektor yang menjadi kunci agar pendekatan ekosistem tidak berhenti sebagai konsep, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat perubahan dalam upaya menurunkan kematian ibu.
Diskusi: Tantangan Implementasi dan Kesenjangan Antar Tahap Pelayanan
Sesi diskusi memperlihatkan berbagai tantangan nyata dalam menerjemahkan pendekatan ekosistem ke dalam praktik di daerah. Sejumlah mahasiswa menyoroti bahwa intervensi kesehatan ibu masih cenderung terkonsentrasi pada fase persalinan, sementara fase pra-kehamilan dan pasca-persalinan belum mendapat perhatian yang seimbang. Kondisi ini menyebabkan upaya pencegahan risiko sering terlambat dan penanganan komplikasi menjadi lebih sulit. Diskusi juga menyinggung persoalan koordinasi lintas sektor yang belum optimal, termasuk keterbatasan integrasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial. Beberapa peserta menekankan bahwa tanpa dukungan perencanaan dan penganggaran yang selaras, pendekatan ekosistem berisiko berhenti pada tataran konsep. Menanggapi hal tersebut, Prof. Laksono menegaskan bahwa transformasi tematik membutuhkan kepemimpinan sistem yang kuat serta penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Tanpa itu, berbagai aktor dalam ekosistem akan tetap bekerja secara parsial dan tidak menghasilkan dampak sistemik.
Penutup
Sesi ini menegaskan bahwa penurunan kematian ibu tidak dapat dicapai melalui intervensi tunggal atau pendekatan jangka pendek. Pendekatan tematik berbasis ekosistem menawarkan kerangka yang lebih komprehensif untuk memahami kompleksitas persoalan kesehatan ibu dan merancang intervensi yang terintegrasi lintas fase dan lintas sektor. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), pembahasan ini berkontribusi langsung pada SDG 3 (Good Health and Well-being) melalui upaya penurunan angka kematian ibu, SDG 10 (Reduced Inequalities) melalui penekanan pada pemerataan akses layanan kesehatan ibu, serta SDG 17 (Partnerships for the Goals) melalui penguatan kolaborasi dalam ekosistem kesehatan. Seminar ini menegaskan bahwa transformasi kesehatan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila sistem kesehatan dikelola secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berpihak pada keselamatan ibu sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan.
Reporter:
- Fadliana Hidayatu Rizky Uswatun Hasanah, S.Tr.Keb., MHPM
- Aninditya Ratnaningtyas, S.Gz., M.Sc
Modul 1: Reformasi dan Transformasi Sektor Kesehatan di Global dan Indonesia
“Prinsip Equity dalam Reformasi Kesehatan: Perluasan pelayanan dengan menggunakan Cathlab di daerah sulit”
Senin, 15 Desember 2025 — Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) melanjutkan rangkaian Seri Seminar Reformasi Sistem Kesehatan melalui Sesi 3 Modul 1 yang membahas prinsip equity dalam reformasi kesehatan, dengan menyoroti upaya perluasan pelayanan kateterisasi jantung (cathlab) ke daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan. Tema ini menjadi relevan karena di tengah hampir tercapainya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, akses terhadap layanan jantung berteknologi tinggi masih sangat timpang antar wilayah. Diskusi diarahkan untuk mengupas ketegangan antara nilai keadilan sosial sebagai ideologi dasar sistem kesehatan Indonesia dan realitas pelayanan medis modern yang bergantung pada teknologi mahal, SDM khusus, serta infrastruktur yang belum merata. Layanan cathlab, meskipun krusial dalam penanganan penyakit kardiovaskular akut, masih terkonsentrasi di wilayah dengan kapasitas layanan tinggi. Kondisi ini memaksa pasien di daerah sulit menghadapi rujukan berlapis, perjalanan panjang, dan keterlambatan penanganan yang berisiko fatal. Melalui paparan berbasis data dan refleksi kebijakan, sesi ini menempatkan reformasi kesehatan sebagai persoalan pilihan nilai dan keberpihakan negara, bukan semata urusan teknis dan efisiensi. Diskusi kemudian mengerucut pada satu pertanyaan mendasar: sejauh mana negara siap menanggung dampak anggaran dan penguatan kelembagaan dari kebijakan yang diambil, agar layanan penyelamat nyawa tidak hanya tersedia di wilayah tertentu, tetapi dapat diakses secara adil oleh seluruh warga negara.
Pengantar: Prinsip Equity dalam Reformasi Kesehatan: Penyebaran Cath Lab ke daerah-daerah sulit — Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
Sesi dibuka oleh Prof. Laksono Trisnantoro dengan pengantar yang menempatkan prinsip equity sebagai fondasi ideologis reformasi kesehatan Indonesia. Ia mengingatkan bahwa gagasan pemerataan bukan konsep baru yang lahir dari diskursus global terkini, melainkan nilai yang secara eksplisit tertanam dalam UUD 1945, Pancasila, serta kerangka awal sistem jaminan sosial nasional. Dalam pengantarnya, Prof. Laksono mengajak peserta menengok kembali sejarah reformasi sektor kesehatan pasca krisis ekonomi akhir 1990-an. Pada masa tersebut, berbagai skema perlindungan sosial mulai dari Jaring Pengaman Sosial, Jamkesmas, hingga Askeskin yang dibangun dengan semangat melindungi kelompok paling rentan. Namun, seiring transformasi menuju Jaminan Kesehatan Nasional dengan cakupan hampir universal, ia mempertanyakan apakah nilai equity tetap menjadi kompas utama, atau justru perlahan tergeser oleh logika pertumbuhan, efisiensi, dan keberlanjutan finansial semata. Prof. Laksono menekankan bahwa teknologi medis canggih seperti cathlab menjadi “ujian nyata” bagi komitmen equity. Di satu sisi, teknologi ini menyelamatkan nyawa dan menjadi standar emas penanganan penyakit kardiovaskular. Di sisi lain, biaya tinggi, kebutuhan SDM khusus, dan ketergantungan pada infrastruktur membuat aksesnya sangat timpang antarwilayah. “Di sinilah reformasi kesehatan diuji apakah negara hadir untuk mengoreksi ketimpangan, atau justru membiarkannya tumbuh secara sistemik,” tegasnya.
Prinsip Equity dalam Reformasi Layanan Rujukan — dr. Sunarto, M.Kes.
Sesi pemaparan pertama menempatkan prinsip equity sebagai pijakan utama dalam reformasi layanan rujukan kesehatan. dr. Sunarto, M.Kes., Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, menegaskan bahwa ketimpangan akses masih menjadi persoalan mendasar dalam penanganan penyakit katastropik, seperti penyakit jantung, stroke, kanker, dan gangguan ginjal. Beliau menjelaskan bahwa tingginya angka kematian dan besarnya beban pembiayaan JKN tidak semata disebabkan oleh kompleksitas penyakit, melainkan juga oleh keterlambatan pasien mendapatkan layanan rujukan yang sesuai. Di banyak wilayah, terutama daerah terpencil dan kepulauan, keterbatasan rumah sakit rujukan, minimnya alat kesehatan berteknologi tinggi, serta kekurangan dokter spesialis memaksa pasien menempuh perjalanan jauh dengan waktu tunggu yang panjang sebelum memperoleh tindakan medis lanjutan.
Kondisi tersebut, menurut dr. Sunarto, menjadi dasar perlunya pengembangan layanan cathlab di daerah sulit sebagai bagian dari strategi pemerataan layanan. Cathlab tidak dipandang sekadar sebagai penyediaan alat medis berbiaya tinggi, tetapi sebagai bagian dari penguatan sistem rujukan berbasis kompetensi. Melalui pendekatan ini, rumah sakit diharapkan memberikan layanan sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, sehingga pasien dapat langsung dirujuk ke fasilitas yang tepat tanpa harus melewati rujukan berjenjang yang kerap memperlambat penanganan. Lebih jauh, dr. Sunarto menekankan pentingnya jejaring pengampuan antar rumah sakit sebagai kunci keberlanjutan layanan. Rumah sakit dengan kapasitas lebih tinggi diharapkan berperan aktif mendampingi rumah sakit di daerah, tidak hanya dalam aspek klinis, tetapi juga dalam pengembangan sumber daya manusia, tata kelola layanan, dan pemenuhan standar mutu. Melalui penguatan jejaring ini, pemerataan layanan jantung diharapkan dapat dipercepat sekaligus mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan antarwilayah.
Cathlab dan Jejaring Layanan Kardiovaskular Nasional — Dr. Hananto Andriantoro, dr. SpJP(K)
Sesi pemaparan selanjutnya disampaikan oleh dr. Hananto Andriantoro, Sp.JP(K), yang memaparkan peran strategis cathlab dalam konteks penguatan layanan kardiovaskular nasional. Beliau menegaskan bahwa cathlab merupakan komponen esensial dalam penanganan kegawatdaruratan kardiovaskular, khususnya pada kasus sindrom koroner akut, di mana kecepatan dan ketepatan tindakan medis sangat menentukan luaran klinis pasien. Dalam pemaparannya, dr. Hananto menjelaskan bahwa keterbatasan distribusi cathlab yang hingga saat ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar berdampak langsung terhadap tingginya angka kematian akibat penyakit jantung di daerah. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien terlambat memperoleh tindakan medis yang optimal karena harus dirujuk ke rumah sakit dengan jarak tempuh yang jauh, sehingga melewati periode emas (golden period) penanganan yang seharusnya dapat menyelamatkan nyawa. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa pengembangan layanan cathlab di daerah perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan jejaring layanan kardiovaskular nasional. Cathlab di daerah tidak dituntut untuk langsung memiliki kapasitas setara dengan rumah sakit rujukan nasional, melainkan dapat dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kompetensi layanan, ketersediaan sumber daya manusia, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung.
dr. Hananto juga menyoroti pentingnya sistem rujukan yang terintegrasi dan berbasis kompetensi. Melalui mekanisme tersebut, pasien diharapkan dapat langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan layanan sesuai dengan kebutuhan klinisnya, tanpa melalui proses rujukan berjenjang yang berpotensi menimbulkan keterlambatan. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan JKN. Menutup pemaparannya, beliau menegaskan bahwa penguatan jejaring layanan kardiovaskular nasional tidak semata-mata berorientasi pada penambahan jumlah cathlab, tetapi merupakan upaya sistemik untuk meningkatkan mutu dan pemerataan layanan. Dengan layanan yang lebih dekat, responsif, dan terintegrasi, diharapkan angka kematian akibat penyakit jantung dapat ditekan, sementara sistem rujukan nasional berjalan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.
Sesi Diskusi : Tantangan Akses, Pembiayaan, dan Daerah Sulit
Sesi diskusi memperlihatkan tantangan nyata dalam penerapan reformasi layanan rujukan di lapangan. Sejumlah peserta menyoroti bahwa hambatan akses tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, tetapi juga biaya tidak langsung (indirect cost) yang harus ditanggung pasien, seperti ongkos transportasi, akomodasi, dan kehilangan pendapatan selama proses rujukan. Faktor-faktor ini kerap membuat masyarakat, terutama peserta PBI, enggan dirujuk meskipun layanan lanjutan tersedia. Menanggapi hal tersebut, perwakilan Kementerian Kesehatan, dr. Sunarto, M.Kes. menjelaskan bahwa sistem rujukan berbasis kompetensi dirancang untuk memotong rantai rujukan yang panjang dan tidak efisien. Melalui mekanisme ini, pasien diharapkan dapat langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya, sehingga waktu tempuh, biaya, dan risiko keterlambatan penanganan dapat ditekan secara signifikan. Diskusi juga menyinggung keterbatasan uji coba rujukan berbasis kompetensi yang hingga kini masih terfokus di wilayah tertentu, seperti Kota Bandung. Beberapa peserta mendorong agar uji coba serupa diperluas ke wilayah Indonesia Timur yang menghadapi tantangan geografis lebih kompleks dan kesenjangan layanan yang lebih nyata. Perluasan uji coba dinilai penting untuk memperoleh gambaran implementasi yang lebih utuh, sekaligus memastikan bahwa prinsip equity tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Sesi Penutup
Menutup rangkaian sesi, diskusi menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan tidak dapat dicapai melalui pendekatan parsial. Pengembangan cathlab di daerah harus berjalan beriringan dengan penguatan sistem rujukan berbasis kompetensi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, serta dukungan pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Prinsip equity kembali ditegaskan sebagai roh dari reformasi sistem kesehatan nasional. Akses terhadap layanan jantung dan penyakit katastropik lainnya tidak semestinya ditentukan oleh lokasi geografis tempat tinggal pasien. Melalui transformasi layanan rujukan yang terintegrasi, pemerintah berupaya mendekatkan layanan kesehatan bermutu kepada seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut selaras dengan komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 3: Menjamin Kehidupan Sehat dan Mendorong Kesejahteraan bagi Semua pada Segala Usia, serta SDG 10: Mengurangi Ketimpangan, terutama dalam akses terhadap layanan kesehatan esensial. Dengan menjadikan equity sebagai arah kebijakan, reformasi sistem kesehatan diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Reporter:
- Fadliana Hidayatu Rizky Uswatun Hasanah, S.Tr.Keb., MHPM
- Aninditya Ratnaningtyas, S.Gz., M.Sc