BreaK Sesi #50: Eksplorasi Perspektif Spiritualitas Penyintas COVID-19: Study Mixed Method

Kamis, 13 Agustus 2026 — Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan bersama Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial FK-KMK UGM menyelenggarakan Sosialisasi Ketahanan Iklim pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer di FK-KMK UGM. Kegiatan ini merupakan bagian dari workshop “Kesiapan Implementasi Penilaian Ketahanan Iklim Fasilitas Kesehatan Primer” yang melibatkan 44 Puskesmas rentan bencana di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunungkidul. Kegiatan dilaksanakan oleh tim yang diketuai Lusha Ayu Astari, S.K.M., M.P.H., bersama Dr. Daniel, M.Sc., Daffa Taufiqulhakim, A.Md.Kes., S.KL., dan Fadliana Hidayatu Rizky U.H., M.H.P.M. Peserta memperoleh pemaparan mengenai perubahan iklim dan ketahanan fasilitas kesehatan, pengenalan instrumen CRESHCF, serta pendampingan pengisian instrumen. Data yang terkumpul diharapkan memberikan gambaran awal mengenai kesiapan Puskesmas menghadapi risiko perubahan iklim dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan.

Perubahan Iklim dan Ketahanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer — Dr. Daniel, M.Sc. 

Dalam pemaparannya, Dr. Daniel, M.Sc. menjelaskan bahwa perubahan iklim tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan kesehatan. Peningkatan suhu, banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem dapat mengubah pola penyakit, meningkatkan kebutuhan pelayanan, serta mengganggu akses menuju Puskesmas, infrastruktur, pasokan air dan listrik, hingga ketersediaan obat dan vaksin. Sebagai fasilitas kesehatan terdekat dengan masyarakat, Puskesmas harus mampu mengantisipasi, merespons, dan pulih dari gangguan tanpa kehilangan fungsi pelayanan utama. Oleh karena itu, penguatan ketahanan iklim perlu mencakup kesiapan tenaga kesehatan, infrastruktur, pasokan sumber daya, dan prosedur kesiapsiagaan yang disesuaikan dengan risiko serta kondisi lokal setiap Puskesmas. 

Pengenalan Instrumen CRESHCF — Lusha Ayu Astari, SKM., MPH 

Pada sesi berikutnya, Lusha Ayu Astari, S.K.M., M.P.H. menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan memperoleh gambaran awal kesiapan Puskesmas di DIY dalam menghadapi risiko perubahan iklim sekaligus menilai penerapan instrumen CRESHCF di pelayanan kesehatan primer. Hasilnya diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan, kesenjangan, dan kebutuhan intervensi sebagai masukan bagi Puskesmas, dinas kesehatan, serta pemerintah daerah dalam menyusun strategi penguatan fasilitas kesehatan yang adaptif dan berkelanjutan. Peserta kemudian diperkenalkan dengan instrumen Climate-Resilient and Environmentally Sustainable Healthcare Facility (CRESHCF) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Instrumen ini menilai empat pilar, yaitu sumber daya manusia; air, sanitasi, dan higiene (WASH); energi dan infrastruktur; serta manajemen dan kesiapsiagaan pelayanan. Keempatnya saling berkaitan dan perlu dipandang sebagai satu kesatuan sistem. Peserta juga memperoleh penjelasan mengenai kerahasiaan data, proses informed consent, dan teknis pengisian instrumen agar hasilnya mencerminkan kondisi aktual setiap Puskesmas.

Pengisian Instrumen CRESHCF dan Pendampingan Peserta

Setelah sesi pemaparan dan tanya jawab, peserta mengisi instrumen CRESHCF secara bertahap dengan pendampingan Daffa Taufiqulhakim, A.Md.Kes., S.KL., dan Fadliana Hidayatu Rizky U.H., M.H.P.M. Pendampingan dilakukan untuk menyamakan pemahaman terhadap indikator dan memastikan jawaban menggambarkan kondisi aktual setiap Puskesmas. Penilaian tidak hanya mempertimbangkan keberadaan sarana, dokumen, atau prosedur, tetapi juga kesiapan dan fungsinya ketika terjadi gangguan. Misalnya, sumber energi cadangan dinilai dari kapasitas dan keberlanjutan operasionalnya, sedangkan dokumen kesiapsiagaan dilihat dari sosialisasi, pelaksanaan simulasi, dan pembaruannya. Proses ini sekaligus membantu peserta mengenali kekuatan dan area yang masih perlu diperbaiki dalam aspek sumber daya manusia, WASH, energi dan infrastruktur, serta manajemen kesiapsiagaan.

Penyampaian Hasil Awal dan Diskusi: Mengidentifikasi Kesiapan serta Kesenjangan Puskesmas

Setelah pengisian instrumen selesai, tim melakukan pengolahan awal dan menyampaikan gambaran hasil pengisian kepada peserta. Sesi ini dipandu oleh Dr. Daniel, M.Sc bersama Lusha Ayu Astari, SKM., MPH., serta menjadi ruang untuk membahas perbedaan kapasitas, kerentanan, dan risiko iklim yang dihadapi masing-masing Puskesmas. Hasil awal dari 44 Puskesmas menunjukkan bahwa kapasitas fasilitas kesehatan secara umum tergolong baik. Sebanyak 35 Puskesmas (79,5%) berada pada kategori kapasitas tinggi dan sembilan Puskesmas (20,5%) pada kategori sedang. Energi memperoleh skor kapasitas tertinggi (79,8%), sedangkan WASH yang mencakup air, sanitasi, dan higiene memperoleh skor terendah (70,9%) serta menjadi prioritas penguatan pada 23 Puskesmas (52,3%). Pada aspek kerentanan, sumber daya manusia menjadi area yang paling memerlukan perhatian, yaitu pada 31 Puskesmas (70,5%). Bahaya iklim yang paling banyak dilaporkan adalah badai atau puting beliung (61,4%), diikuti kekeringan (54,5%) dan banjir (38,6%). Meskipun badai atau puting beliung paling sering dilaporkan, kekeringan menjadi bahaya dengan dampak tertinggi pada hampir separuh Puskesmas yang dianalisis. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap Puskesmas menghadapi risiko yang berbeda sesuai kondisi geografis, infrastruktur, ketersediaan air dan energi, kapasitas tenaga kesehatan, serta dukungan sumber daya di wilayahnya. Diskusi menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pelayanan esensial ketika terjadi gangguan, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pengendalian penyakit, pelayanan kegawatdaruratan, serta ketersediaan obat dan vaksin. Karena itu, Puskesmas memerlukan pemetaan risiko, penentuan pelayanan prioritas, prosedur kedaruratan, sumber air dan energi alternatif, sistem rujukan, serta mekanisme komunikasi yang jelas. Penguatan sumber daya manusia juga perlu dilakukan melalui pelatihan, pembagian tanggung jawab, simulasi, dan evaluasi kesiapsiagaan. Penguatan ketahanan iklim tidak dapat dibebankan hanya kepada pemegang program kesehatan lingkungan. Upaya ini membutuhkan keterlibatan pimpinan Puskesmas, tenaga klinis, pengelola sarana dan prasarana, farmasi, surveilans, promosi kesehatan, serta koordinasi dengan dinas kesehatan, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor terkait lainnya.

Penutup: Membangun Fasilitas Kesehatan Primer yang Adaptif dan Berkelanjutan 

Kegiatan ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam perencanaan dan pengelolaan pelayanan kesehatan primer. Melalui instrumen CRESHCF, Puskesmas dapat mengidentifikasi kesiapan, kekuatan, dan kesenjangan sebagai dasar untuk menentukan prioritas perbaikan, memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, serta menjaga kesinambungan pelayanan saat menghadapi risiko iklim. Kegiatan ini juga mendukung pencapaian SDG 3: Good Health and Well-being melalui penguatan keberlangsungan pelayanan kesehatan; SDG 6: Clean Water and Sanitation melalui penguatan akses air bersih, sanitasi, dan higiene; SDG 7: Affordable and Clean Energy melalui peningkatan keandalan serta keberlanjutan energi fasilitas kesehatan; dan SDG 13: Climate Action melalui penguatan kapasitas adaptasi sektor kesehatan terhadap perubahan iklim. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, Puskesmas, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah, kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal bagi tersedianya data dasar yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan ketahanan iklim sektor kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada akhirnya, fasilitas kesehatan primer yang tangguh terhadap perubahan iklim merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan dalam berbagai situasi. 

Reporter 

Fadliana Hidayatu Rizky U.H., MHPM