REPORTASE Seminar Reformasi Sistem Kesehatan sesi 1B

Modul 1: Reformasi dan Transformasi Sektor Kesehatan di Global dan Indonesia

“Health sector reform : experience over several decades in diverse countries and system”

Selasa 9 Desember 2025 — Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) membuka rangkaian Seminar Reformasi Sistem Kesehatan Sesi 1A yang mengangkat pengalaman reformasi sektor kesehatan di berbagai negara dan sistem selama beberapa dekade. Sesi ini menempatkan reformasi kesehatan sebagai proses kebijakan jangka panjang yang kompleks, sarat kepentingan, dan tidak pernah berlangsung linier. Berbeda dari pembahasan yang berfokus pada konteks nasional, Sesi 1A mengajak mahasiswa melihat reformasi kesehatan dari perspektif global. Diskusi diarahkan untuk memahami bagaimana berbagai negara merancang, mengimplementasikan, dan menyesuaikan reformasi sektor kesehatan dalam menghadapi tantangan akses, pembiayaan, mutu layanan, serta ketimpangan. Pengalaman lintas negara ini menjadi landasan penting untuk membaca posisi dan arah reformasi sistem kesehatan Indonesia dalam konteks global.

Pengantar: Health sector reform : experience over several decades in diverse countries and system — Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

Sesi ini dibuka oleh Prof. Laksono Trisnantoro yang menekankan bahwa reformasi sektor kesehatan tidak dapat dipahami sebagai serangkaian kebijakan teknokratis semata, melainkan sebagai perubahan yang bersifat disengaja, berkelanjutan, dan sarat dimensi politik. Ia mengingatkan bahwa tidak setiap perubahan kebijakan di sektor kesehatan dapat disebut sebagai reformasi. Reformasi mensyaratkan perubahan yang menyentuh tujuan sistem, mekanisme kerja, serta relasi antarpelaku dalam sistem kesehatan. Prof. Laksono menjelaskan bahwa secara konseptual, reformasi sektor kesehatan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, pemerataan (equity), dan efektivitas sistem kesehatan. Untuk memahami apakah suatu negara benar-benar melakukan reformasi, diperlukan kerangka analisis yang mampu melihat keterkaitan antar komponen sistem. Dalam konteks ini, ia memperkenalkan berbagai pendekatan yang berkembang secara global, termasuk kerangka health system building blocks WHO serta metafora control knobs yang menekankan bahwa reformasi sejati menuntut pengaturan berbagai “tombol kebijakan” secara simultan. Beliau juga menyoroti bahwa pengalaman banyak negara menunjukkan reformasi kesehatan sering kali dipicu oleh krisis baik krisis fiskal, krisis legitimasi sistem, maupun krisis kesehatan masyarakat. Namun, tanpa tata kelola yang kuat dan arah kebijakan yang konsisten, reformasi berisiko berhenti sebagai perubahan parsial yang tidak berkelanjutan. Pengantar ini menjadi pijakan konseptual untuk memahami paparan berikutnya mengenai pengalaman reformasi kesehatan di berbagai negara.

Experience Over Several Decades in Diverse Countries and System — Prof. William H. Berman

Dalam sesi pembahasan, Prof. William H. Berman menguraikan pengalaman reformasi sektor kesehatan di berbagai negara sebagai proses kebijakan jangka panjang yang tidak sederhana dan tidak seragam. Beliau membuka paparannya dengan menegaskan kembali makna reform dalam konteks sektor kesehatan. Reformasi, menurut Prof. Berman, bukan sekadar perubahan kebijakan rutin atau penyesuaian teknis, melainkan upaya sadar dan terencana untuk mengubah cara sistem kesehatan bekerja guna memperbaiki kinerja sistem secara keseluruhan. Memasuki dekade 2000-an, Prof. Berman menjelaskan bahwa analisis reformasi kesehatan berkembang dengan munculnya berbagai kerangka kerja sistem kesehatan. Kerangka ini membantu pembuat kebijakan memahami bahwa sistem kesehatan terdiri dari banyak komponen yang saling berinteraksi, mulai dari pembiayaan, mekanisme pembayaran, organisasi pelayanan, regulasi, hingga perilaku aktor. Reformasi yang hanya menyasar satu komponen tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan komponen lain berisiko gagal mencapai tujuan yang diharapkan.

Beliau kemudian menyoroti apa yang disebut sebagai complexity critique, yakni pandangan bahwa sistem kesehatan merupakan sistem kompleks dan adaptif. Dalam sistem seperti ini, perubahan kebijakan tidak selalu menghasilkan dampak yang linier dan mudah diprediksi. Intervensi kebijakan sering kali memunculkan respons tak terduga dari penyedia layanan, pasien, maupun institusi lain di dalam sistem. Oleh karena itu, reformasi sektor kesehatan menuntut kehati-hatian, pembelajaran berkelanjutan, serta kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan seiring dinamika yang muncul. Salah satu konsep kunci yang ditekankan Prof. Berman adalah pentingnya membedakan reformasi pada level makro, meso, dan mikro. Reformasi di tingkat makro mencakup kebijakan nasional seperti sistem pembiayaan dan regulasi. Pada tingkat meso, reformasi menyentuh organisasi pelayanan kesehatan dan manajemen institusi. Sementara itu, pada tingkat mikro, perubahan terjadi dalam interaksi langsung antara tenaga kesehatan dan pasien. Prof. Berman menegaskan bahwa reformasi yang efektif harus mampu menjembatani ketiga level tersebut secara konsisten.

Dalam paparannya, Prof. Berman juga memberikan contoh konkret area reformasi yang banyak ditemui di berbagai negara. Reformasi pembiayaan, misalnya, dilakukan untuk memperluas perlindungan finansial dan meningkatkan keberlanjutan sistem. Namun, perubahan pembiayaan hampir selalu diikuti dengan reformasi mekanisme pembayaran layanan guna mengendalikan biaya dan memengaruhi perilaku penyedia layanan. Selain itu, reformasi organisasi pelayanan dilakukan untuk meningkatkan koordinasi layanan, efisiensi, dan mutu, meskipun sering kali menghadapi resistensi institusional. Menutup sesi pembahasan, Prof. Berman menekankan bahwa tidak ada satu model reformasi sektor kesehatan yang dapat diterapkan secara universal. Pengalaman lintas negara menunjukkan bahwa reformasi selalu bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, kapasitas institusi, serta nilai yang dianut suatu negara. Reformasi sektor kesehatan, dengan demikian, merupakan proses berkelanjutan yang menuntut keseimbangan antara tujuan normatif seperti keadilan dan akses dengan realitas implementasi di lapangan.

Menutup sesi pembahasan, Prof. Berman menegaskan bahwa pengalaman reformasi sektor kesehatan selama beberapa dekade menunjukkan satu pelajaran utama: tidak ada satu pun model reformasi yang dapat diterapkan secara seragam di semua negara. Beliau menjelaskan bahwa kebijakan yang berhasil di satu negara sering kali tidak menghasilkan dampak yang sama ketika direplikasi di konteks lain. Perbedaan tingkat pendapatan, struktur politik, kapasitas birokrasi, serta hubungan antara negara dan penyedia layanan membentuk respons sistem kesehatan terhadap setiap intervensi kebijakan. Prof. Berman menekankan bahwa faktor ekonomi menentukan ruang fiskal dan pilihan instrumen reformasi yang tersedia bagi suatu negara, sementara faktor politik memengaruhi arah, kecepatan, dan keberlanjutan reformasi. Reformasi yang dirancang tanpa mempertimbangkan dinamika politik dan kepentingan aktor berisiko mengalami resistensi atau berhenti di tengah jalan. Di sisi lain, kapasitas institusi baik dalam perencanaan, regulasi, maupun implementasi menjadi penentu apakah kebijakan reformasi dapat diterjemahkan secara konsisten dari tingkat makro hingga praktik pelayanan sehari-hari.

Selain itu, Prof. Berman menyoroti peran nilai dan ideologi dalam membentuk reformasi sektor kesehatan. Pandangan mengenai kesehatan sebagai hak warga negara, komoditas pasar, atau tanggung jawab bersama akan memengaruhi pilihan kebijakan, mulai dari desain pembiayaan hingga peran sektor swasta. Oleh karena itu, reformasi kesehatan tidak pernah bersifat teknis semata, melainkan mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan negara. Dalam kerangka tersebut, Prof. Berman menegaskan bahwa reformasi sektor kesehatan merupakan proses berkelanjutan, bukan proyek dengan titik akhir yang jelas. Reformasi menuntut kemampuan sistem untuk terus menyeimbangkan tujuan normatif seperti keadilan, akses, dan perlindungan finansial dengan realitas implementasi di lapangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kapasitas institusi, dan perilaku aktor. Ketegangan antara tujuan ideal dan praktik nyata inilah yang menjadikan reformasi sektor kesehatan sebagai proses pembelajaran kebijakan yang terus berlangsung, bukan sekadar agenda perubahan sesaat.

Sesi Diskusi

Sesi diskusi memperlihatkan antusiasme mahasiswa dalam menelaah pengalaman reformasi sektor kesehatan di berbagai negara melalui lensa yang lebih kritis dan kontekstual. Diskusi berfokus pada pemahaman bahwa reformasi kesehatan tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas sistem dan dinamika aktor yang terlibat di dalamnya. Mahasiswa menyoroti bahwa banyak kegagalan reformasi di berbagai negara bukan disebabkan oleh lemahnya konsep kebijakan, melainkan oleh ketidaksiapan institusi dan keterbatasan kapasitas implementasi. Sejumlah mahasiswa mengangkat isu complexity critique yang disampaikan Prof. Berman, khususnya terkait dampak kebijakan yang sering kali tidak linier. Intervensi pada aspek pembiayaan atau mekanisme pembayaran, misalnya, dapat memunculkan respons adaptif dari penyedia layanan yang justru mengubah perilaku klinis dan manajerial di luar tujuan awal kebijakan. Diskusi ini menegaskan pentingnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dalam setiap upaya reformasi.

Diskusi juga menyinggung perbedaan pendekatan reformasi di negara berpendapatan tinggi dan negara berkembang. Mahasiswa mencermati bahwa reformasi yang berorientasi pada efisiensi dan pengendalian biaya di negara maju tidak selalu relevan ketika diterapkan di negara dengan tantangan akses dan kapasitas layanan dasar yang masih terbatas. Hal ini memperkuat pandangan bahwa reformasi sektor kesehatan harus dirancang secara kontekstual dan adaptif terhadap kondisi nasional. Selain itu, mahasiswa menekankan pentingnya konsistensi reformasi lintas level sistem kesehatan. Reformasi di tingkat kebijakan nasional perlu diterjemahkan secara koheren ke tingkat organisasi pelayanan dan praktik klinis. Tanpa keterhubungan antara level makro, meso, dan mikro, reformasi berisiko berhenti sebagai perubahan kebijakan di atas kertas tanpa dampak nyata pada mutu pelayanan dan pengalaman pasien. Sesi diskusi ditutup dengan kesepahaman bahwa pembelajaran dari pengalaman global bukan untuk ditiru secara mekanis, melainkan untuk memperkaya kerangka berpikir dalam merancang reformasi sektor kesehatan yang realistis, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Penutup

Menutup Sesi ini, rangkaian pembahasan menegaskan bahwa reformasi sektor kesehatan merupakan proses jangka panjang yang kompleks dan tidak pernah bersifat tunggal atau linier. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa reformasi tidak dapat dipisahkan dari konteks ekonomi, politik, kapasitas institusi, serta nilai yang dianut oleh masing-masing negara. Oleh karena itu, pembelajaran global menjadi penting bukan untuk direplikasi secara langsung, melainkan untuk memperkaya kerangka analisis dalam merancang kebijakan kesehatan yang kontekstual dan adaptif. Dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), diskusi Sesi 1A menegaskan relevansi reformasi sektor kesehatan terhadap SDG 3: Menjamin Kehidupan Sehat dan Mendorong Kesejahteraan bagi Semua pada Segala Usia, khususnya melalui penguatan sistem kesehatan yang mampu menjamin akses, mutu layanan, dan perlindungan finansial. Selain itu, pemahaman mengenai ketimpangan akses dan kapasitas sistem kesehatan lintas negara juga berkaitan erat dengan SDG 10: Mengurangi Ketimpangan, yang menuntut kebijakan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif. Dengan menjadikan pengalaman global sebagai bahan refleksi kritis, Sesi 1A menegaskan bahwa reformasi sektor kesehatan menuntut keseimbangan antara tujuan normatif dan realitas implementasi. Reformasi yang berkelanjutan bukan semata ditentukan oleh keberanian merumuskan kebijakan, tetapi oleh kemampuan sistem untuk belajar, beradaptasi, dan menjaga konsistensi arah kebijakan dalam jangka panjang.

Reporter: